Oleh: Drs Yunardi Natsir, MM, Wakil Ketua DPW Dekfad Centre Aceh
Banda Aceh, Koran Independen.co - MoU Helsinki yang mengakhiri konflik bersenjata di Aceh hampir berusia 20 tahun. Selama masa itu, dua Presiden yang memimpin Indonesia mungkin sudah banyak berbuat untuk masa depan Aceh yang lebih baik dan bermartabat.
Tak bisa dipungkiri, dari sisi infrastruktur, keadaan di Aceh sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan di masa konflik. Beberapa daerah yang semula terisolir mulai terhubung, melalui darat dan udara, membuka harapan masa depan Aceh yang lebih baik.
Namun, tak pula bisa diingkari fakta bahwa Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatera dan kesepuluh di seluruh Indonesia. Laporan BPS pada 1 Juli 2024 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 804.530 orang atau 14,23 persen. Fakta ini acapkali menjadikan masyarakat ragu akan masa depan Aceh.
Pasca pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto, sudah sepantasnya masyarakat Aceh menaruh harapan baru akan masa depan Aceh yang lebih baik dan bermartabat.
Beberapa catatan ini sekadar untuk pengingat bagaimana kondisi Aceh pada awal masa pemerintahan Prabowo. Akankah kelak bisa berubah selama masa pemerintahannya atau tetap pada kondisi stagnan?