Banda Aceh | KORANINDEPENDEN.CO - Tangis Muallem di hadapan Najwa Shihab adalah sesuatu yang tak pernah dibayangkan publik. Selama puluhan tahun ia dikenal sebagai Panglima Gerakan Aceh Merdeka—tegas, dingin, tak mudah terguncang bahkan ketika kontak senjata terjadi di hadapan mata. Namun banjir besar yang meluluhlantakkan Aceh akhir-akhir ini menghadirkan luka yang jauh lebih dalam daripada apa pun yang pernah ia saksikan di masa konflik.
Bencana ini menyapu desa-desa dari Aceh Singkil hingga Aceh Tamiang, menjalar ke Gayo Lues, Aceh Tenggara, hingga dataran tinggi Aceh Tengah dan Bener Meriah. Rumah hanyut, jembatan runtuh, sawah hilang, hewan ternak mati, dan ribuan warga kehilangan sumber penghidupan. Tak sedikit yang membandingkan skalanya dengan tsunami 2004. Di tengah kehancuran semacam itu, air mata Muallem berubah menjadi simbol: Aceh sedang terluka parah.
Di masa perang, ia bukan tipe pemimpin yang mudah goyah. Di hutan, bersama para kombatan, makanan seadanya bukan alasan untuk menyerah. Tidak pernah ada cerita tentang air mata. Karena itu, ketika ia menangis, publik memahami beratnya beban yang memaksanya menunduk di depan kamera.
Bencana kali ini bukan sekadar urusan curah hujan ekstrem. Ada kerusakan di hulu yang sudah lama dibiarkan. Ada tata kelola yang terabaikan. Dan ada ribuan keluarga yang kini harus membangun hidup dari nol.
Di tengah keputusasaan warga, muncul pertanyaan yang tak terhindarkan: sudahkah pemerintah pusat bergerak secepat yang dibutuhkan situasi?
Sebuah kilas balik pun menyeruak. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penanganan bencana besar kerap dilakukan dengan ketegasan sejak hari pertama: tsunami Aceh 2004, gempa Yogyakarta 2006, banjir besar, dan letusan Merapi 2010. Ada pola kepemimpinan yang tidak menunggu data menumpuk—tindakan cepat diambil karena nyawa manusia tidak bisa menunggu.