Kesenjangan Sosial dan Manajemen Bencana

Redaksi 03 Desember 2019 | 11:19 66
Kesenjangan Sosial dan Manajemen Bencana

Aswadi

Oleh Aswadi, S.Pd.,M.Si

Kepala Bidang Kebencanaan IPAU, Anggota Forum Aceh Menulis Chapter Aceh, Ikatan Alumni Mahasiswa Ilmu Kebencanaan Unsyiah (IKAMIK)

 

 

N

egara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

 

Bencana merupakan hasil dari munculnya ancaman (hazard) pada komunitas yang rentan (vulnerability) sehingga masyarakat tidak dapat mengatasai berbagai implikasi dari ancaman tersebut karena kapasitas yang dimiliki oleh komunitas masyarakat sangat minim. Bencana dapat menimbulkan kerugian besar dari sisi korban jiwa, material, non material, dan hingga kerusakan lingkungan itu sendiri.

Bencana seringkali mengancam keberlangsungan pemerintahan di suatu wilayah apabila pemerintah setempat lumpuh dihantam bencana dan tidak mampu menanggulangi dampak yang muncul akibat bencana karena kurangnya manajemen bencana yang tepat.

Kenapa kita selalu mengkampanyekan kesiapsiagaan? karena Indonesia dan khususnya Aceh merupakan salah satu Negara yang memiliki potensi bencana alam tertinggi di dunia. Menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), yaitu badan PBB untuk strategi International Pengurangan Risiko Bencana, Indonesia rawan mengalami berbagai bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan.

Bahkan untuk beberapa jenis bencana alam, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam paparan terhadap penduduk atau jumlah manusia yang menjadi korban meninggal akibat bencana alam.  Menurut Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB mencatat, selama tahun 2019 mulai dari tanggal 1 Januari hingga 29 Maret 2019 telah terjadi 37 ancaman bencana di Aceh yaitu banjir di Aceh Barat Daya tiga kejadian, Aceh Selatan, Simeulu, Aceh Tenggara masing-masing dua kejadian, banjir Gayo Lues dan Pidie masing-masing satu kejadian.

Ancaman bencana tanah longsor dua kejadian yaitu di Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Ancaman bencana puting beliung empat belas kejadian yaitu Bener Meriah empat kejadian, Aceh Tengah dua kejadian, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Besar, Pidie, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Jaya dan Subulussalam masing-masing satu kejadian.  Kebakaran hutan dan lahan telah terjadi sebanyak sepuluh kejadian yaitu di Aceh Barat tiga kejadian, Nagan Raya dan Aceh Jaya masing-masing dua kejadian, Aceh Selatan, Aceh Besar dan Langsa masing-masing satu kejadian.

Merujuk dari data kejadian di atas pantaskah Aceh disebut sebagai Aceh Tangguh dan Aceh Teuga? Seharusnya pemerintah Aceh melalui Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) terkait dapat memberi solusi atas peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini sehingga risiko dapat dikurangi, bukan sebaliknya menambah risiko kepada masyarakat.

Pemerintah dengan mudah memberi izin kepada perusahaan-perusahaan tertentu dan kurang ketatnya pengawasan, pada akhirnya membawa dampak pada kerusakan lingkungan, seperti hutan yang berubah menjadi kebun sawit dan lain-lain. Kenyataan sekarang, fenomena alam terjadi diluar keteraturan yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa.

Hal ini disebabkan ulah makhluk yang memiliki budaya (budaya material maupun non material), yaitu manusia. Karena berbudaya itulah manusia melakukan aktivitas. Akan tetapi, ada juga manusia yang dalam proses berbudaya tersebut mengalami deviants, artinya manusia yang tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan sistem budaya pada lingkungan sosial sekitarnya. Perilaku manusia seperti inilah yang menyebabkan fenomena alam keluar dari keteraturan. Hal ini disebakan manusia tidak dapat mengendalikan keinginannya yang selalu mengikuti hawa nafsu semata.

Disisi lain, manusia tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangan penduduk ini akan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, misal sandang, pangan dan papan. Upaya pemenuhan kebutuhan primer manusia ini akan berdampak pada perubahan fungsi lahan. Perubahan fungsi ini, umumnya cenderung tidak memperhatikan kondisi dan kaidah lingkungan.

Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan individu yang satu dengan yang lainnya kadang berbeda, begitu juga cara meresponnya. Ada yang ingin serba instan akibat anomali, tetapi ada juga individu yang konformitas atau mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Individu yang ingin serba instan ini melakukan kerjasama dengan relasi-relasinya guna merespon kebutuhan masing-masing.

Keterkaitan antara pihak tertentu yang memiliki kekuasaan atau lazim disebut pejabat dengan pihak yang serakah lainnya berada dalam budaya yang saling menguntungkan. Disisi lain ada sekelompok masyarakat dengan relasi-relasinya tetap ingin mengikuti aturan guna membangun kesejahteraan rakyat.

Manajemen Bencana

Manajemen penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat dan setelah bencana. Terkait dengan status darurat, penetapan status bencana dan tingkat bencana memuat indikator yang meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.   

Manajemen kedaruratan melingkupi empat aspek kegiatan, yaitu apa yang harus dilakukan, kapan kegiatan dilaksanakan, sumberdaya apa yang dibutuhkan, siapa yang bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan siapa/pihak mana. Sebelum operasi tanggap darurat dilaksanakan, pada awal kejadian dilakukan kaji darurat/ rapid assessment (kaji cepat) untuk mengukur besarnya dampak bencana di lokasi, korban, kerusakan, kebutuhan dan kemampuan sumberdaya serta prediksi perkembangan situasi kedepan.

Hasil kaji cepat ini menjadi acuan antara lain untuk melakukan operasi tanggap darurat. Pada hari 1-5 hari pasca bencana, kondisi dalam penanganan korban bencana alam sama untuk berbagai jenis bencana alam, yaitu memberikan kebutuhan pangan secepat mungkin dan kebutuhan pangan yang dibutuhkan.

Bedasarkan pengalaman penanganan bencana sebelumnya dapat ditentukan jenis kebutuuhan pangan korban pasca bencana alam. Karakteristik penanganan pasca bencana, pada lima hari pertama adalah pemenuhan pangan kepada korban bencana harus dilakukan secepat mungkin. Sehingga dalam penentuan jenis kebutuhan pangan perlu dibuat menu pangan yang dalam penyajiannya cepat untuk dilakukan. Selain berdasarkan kriteria cepat dalam penyajian, kriteria gizi makanan juga tetap dilakukan.

 

Pengelolaan Bantuan

Pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat adalah suatu kegiatan terpadu dalam mengelola barang bantuan penanggulangan bencana. Oleh karena itu setiap pelaku harus terkoordinasi, ditetapkan pengelolaannya dan dilakukan pemantauan yang tepat untuk memastikan bahwa semua bantuan dijaga hingga bantuan tersebut didistribusikan kepada penerima di tingkat rumah tangga.

Dalam operasi darurat, bantuan logistik diperlukan untuk mendukung organisasi dan pelaksanaan operasi status keadaan darurat dengan tujuan memastikan ketapatan waktu dan efisiensi. Bantuan logistik untuk korban bencana pada saat status keadaan darurat harus dapat diterima oleh korban yang membutuhkan dengan tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat kualitas. Pemerintah harus melakukan pengelolaan bantuan logistik secara cermat agar dapat segera mengatasi permasalahan korban bencana.

Penyaluran/distribusi suatu proses penyaluran bantuan kepada korban berdasarkan hasil pendataan korban dan kebutuhan korban. Bantuan tersebut dapat diserahkan langsung oleh pemerintah kepada korban atau melalui pihak perantara sepanjang terdapat pengendalian yang memadai. Proses distribusi juga harus mempertimbangkan aspek aksesibilitas, kecepatan dan ekonomi.

Oleh karena itu, penetapan status bencana dapat mempengaruhi komando pengelolaan bantuan. Misal, status bencana tingkat kabupaten maka yang menjadi komando adalah bupati setempat, sedangkan kepala BPBD adalah sebagai pelaksana yang menerima arahan dari komando.

Berarti setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Pelaksana BPBD berkaitan erat dengan intruksi dari Komando, apabila komando salah dalam memberi instruksi kepada kepala pelaksana maka yang menjadi korban adalah masyarakatnya.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyaluran bantuan adalah menentukan alur dan mekanisme pertanggungjawaban bantuan. Aliran bantuan dapat dimanfaatkan untuk melacak pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan bantuan bencana serta perannya masing-masing. Aliran bantuan sangat bervariasi bergantung pada situasi dan kondisi bencana di masing-masing tempat.           

Krisis Pasca Bencana

Penanggulangan Bencana umumnya tidak cukup hanya dengan memobilisasi personil, peralatan dan bantuan material lainnya dalam jumlah yang memadai. Salah satu alasan respon terhadap kejadian pasca bencana sulit untuk dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan baik adalah karena pasca bencana terjadi kedaan darurat yang mengarah pada kondisi krisis yang berbeda dari keadaan hari-hari biasa.

Selama situasi krisis pasca bencana, stakeholder seringkali kurang memperhatikan permasalahan di bidang kehumasan atau public relations. Hal ini disebabkan stakeholder tidak dapat mengumpulkan data secara akurat, baik jumlah korban jiwa, jumlah kerugian secara materil dan informasi secara efektif untuk mendistribusikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Setiap data dan informasi itu menjadi tanggung jawab kepala stakeholder, makanya data dan informasi ini harus betul-betul akurat.

Penanganan public relations yang buruk pasca bencana bisa menimbulkan permasalahan baru seperti munculnya keresahan masyarakat akibat informasi yang tidak akurat dan bisa berujung pada citra negatife stakeholder terkait.

Penanganan public relations pasca bencana jika tidak dikelola dengan baik juga berdampak secara luas dimasyarakat terutama korban bencana, mereka mengalami trauma, kegelisahan, tidak tahu arah dan tujuan hidup serta kekhawatiran dan ketakutan yang berkepanjangan. Kondisi ini jika terus berlanjut akan berdampak pada krisis multidimensi berupa hilangnya tertip hukum dan rusaknya sendi-sendi kehidupan sosial dimasyarakat.

Pada saat darurat banjir binatang-binatang buas keluar dari sarangnya, hal-hal seperti inilah yang perlu diperhatikan oleh setiap stakeholder supaya tidak ada yang menjadi korban dari bencana sekunder dan petugas memberikan informasi kepada masyarakat dengan fakta dilapangan tanpa mengurangi dan menambah informasi tersebut.

Sebagai contoh bahwa pada saat darurat banjir informasi mengenai adanya masyarakat yang digigit ular, padahal dilokasi banjir informasi tersebut masih simpangsiur. Kemudian informasi tersebut akan beredar luas dalam komunitas masyarakat, pada akhirnya membuat komunitas masyarakat menjadi resah dan gelisah. Jikapun benar seperti informasi tersebut, sebaiknya cara memberikan informasi tidak membuat masyarakat resah dan gelisah tetapi dapat membuat masyarakat siap siaga terhadap bencana sekunder.

Strategi dalam menghadapi krisis public relations pasca bencana harus dipahami oleh setiap stakeholder yang terkait dengan penanggulangan bencana. Perencanaan startegi krisis public relations pasca bencana yang baik dan terintegrasi dengan setiap tahapan pelaksanaan penanggulangan bencana akan menjamin  efektivitas pemanfaatan sumberdaya yang terbatas dalam penanggulangan bencana.

Strategi menghadapi krisis public relations dalam proses manajemen strategi masuk dalam kategori taktik fungsional yaitu tindakan spesifik yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan jangka pendek. Nah !
{aswadilapang@gmail.com}