Ketua Relawan Prabowo Gibran ARH Dan Dosen UNISAI Raih Gelar Doktor Fiqh Modern di UIN Ar-Raniry

15 May 2024 - 11:05
2 dari 3 halaman

Dalam disertasinya ini, Tgk. Muslem Hamdani menguraikan bahwa filosofis perumusan sanksi adat di kabupaten Aceh Utara menurut fiqh adalah untuk mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai tradisional dan budaya lokal yang telah menjadi bagian integral dari masyarakat Aceh Utara. 


 

“Sanksi adat di Aceh Utara didasarkan pada prinsip dalam Islam yang meliputi prinsip keadilan, solidaritas, kerja sama, kepedulian, kepatuhan, keharmonisan, dan ketertiban dalam masyarakat, dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat pelanggaran adat,” kata Tgk Muslem saat mempresentasikan temuannya.


 

Dalam disertasinya ini, Tgk. Muslem Hamdani meneliti sanksi adat yang dirumuskan oleh pemangku adat di Aceh Utara telah sesuai dengan hukum fiqh dan kaidah hukum fiqh di mana proses penyusunan dilakukan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan para alim ulama ahli fiqh dan tokoh adat.