Aceh Barat, Koranindependen.co – Forum Masyarakat Aceh Barat (FORMAT) mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk tidak bersikeras menolak permintaan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) agar QR barcode BBM subsidi dihapus di Aceh.
FORMAT menegaskan bahwa rakyat Aceh tidak akan tinggal diam jika kebijakan yang diterapkan justru merugikan masyarakat.
Ketua FORMAT, Fajar Hendra Irawan, S.AB, menyampaikan bahwa selama ini sistem pengisian bahan bakar menggunakan barcode tidak menjamin distribusi yang tepat sasaran.
Ia menilai, kebijakan tersebut hanya menambah birokrasi tanpa solusi konkret bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Jangan sakahkan rakyat Aceh jika kami bertindak lebih tegas. Kami sudah terlalu lama dirugikan oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada kami,” tegasnya.
Fajar juga menyoroti kasus pengoplosan Pertamax yang baru-baru ini mencuat dan merugikan banyak pihak.
Ia menyatakan bahwa kejadian ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari pemerintah dan BPH Migas.