{Breaking News} : Ombudsman RI Perwakilan Aceh Tetapkan Pj Kades Jambi Baru Lakukan Maladministrasi Terkait Pemberhentian Perangkat Desa

Redaksi 29 April 2020 | 21:08 622
{Breaking News} : Ombudsman RI Perwakilan Aceh Tetapkan Pj Kades Jambi Baru Lakukan Maladministrasi Terkait Pemberhentian Perangkat Desa

Dok. Muzir

Subulussalam - Sultan Daulat |
Permasalahan mengenai Pemberhentian Perangkat Kampong Jambi Baru, Kecamatan Sultan Daulat yang dilakukan secara sepihak oleh Pj Kades Jambi Baru Raja Pondok S.IP, akhirnya menemui titik akhir. Rabu, 29/04.

Hal tersebut dikarenakan permasalahan pemberhentian tersebut yang sebelumnya ditangani oleh Ombudsman RI perwakilan Aceh telah ditetapkan keputusan oleh Ombudsman. 

Keputusan itu tertuang dalam surat Ombudsman RI perwakilan Aceh yang ditujukan kepada Pj Kepala Kampong Jambi Baru dengan no surat : 0041/SRT/0012.2020/BNA-FQ/IV/2020. 

Dalam surat Ombudsman tersebut juga menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Ombudsman menyatakan Pj Kepala Kampong Jambi Baru telah melakukan Maladministrasi dalam pengangkatan dan pemberhetian Perangkat Kampong Jambi Baru,

sehingga Ombudsman RI perwakilan Aceh memerintahkan kepada Pj Kepala Kampong Jambi Baru untuk melakukan tindakan korektif, diantaranya :

Pejabat Kepala Kampong Jambi Baru harus mencabut surat keputusan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Kampong Jambi Baru. 

Pejabat Kepala Kampong Jambi Baru harus mengembalikan status perangkat Kampong yang telah diberhentikan dan memberikan haknya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan 

Untuk melaksanakan putusan tersebut Ombudsman RI perwakilan Aceh memberikan waktu kepada Pj Kepala Kampong Jambi Baru selama 30 hari. 

Hendra Syahputra Sambo selaku Kuasa Hukum Perangkat Kampong Jambi Baru yang dimintai keterangannya pada (Kamis 29-2020) mengatakan bahwa surat keputusan Ombudsman RI perwakilan Aceh tersebut baru diterima pihaknya pada hari ini,

Hendra juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Ombudsman atas keputusan tersebut yang dinilai pihaknya telah sangat tepat dibuat oleh Ombudsman.

Serta menurut hendra pihaknya juga akan masih terus mengawal putusan Ombudsman tersebut sampai benar-benar terealisasi sebagai mana mestinya. 

Surat Ombudsman tersebut juga ditembuskan kepada Walikota Subulussalam dan Camat Sultan Daulat. (Red/Muzir)