BANDA ACEH | Ketua Komisi III DPRA, Hj. Aisyah Ismail atau yang akrab disapa Kak lin, meminta Pemerintah Aceh untuk menunda tahapan seleksi Kepala Badan Pengelolaan Minyak dan Gas Aceh (BPMA) hingga dilantiknya gubernur definitif.
Permintaan ini menyusul diterbitkannya Surat Keputusan (SK) pembentukan panitia seleksi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Aceh.
"BPMA merupakan lembaga strategis yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Maka, sudah seharusnya proses seleksi dilakukan setelah gubernur definitif dilantik, demi menghormati kekhususan Aceh," ujar Kak lin, Selasa (3/12).
Menurut Kak lin, pembentukan BPMA berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 menegaskan bahwa badan tersebut bertanggung jawab kepada gubernur Aceh. Oleh karena itu, ia