Mahasiswa Menolak Rencana Penambahan Batalyon Militer di Aceh

KORANINDEPENDEN.CO | Banda Aceh – Rencana penambahan batalyon militer di Aceh terus menuai penolakan dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Sultan Razhi, Ketua Bidang Riset dan Publikasi Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry, menegaskan bahwa Aceh bukan wilayah operasi militer, melainkan daerah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan.  

“Aceh saat ini tidak dalam keadaan darurat keamanan, melainkan darurat pembangunan, pendidikan, dan krisis kepercayaan terhadap negara,” tegas Sultan dalam pernyataan tertulis yang diterima media pada Sabtu (6/7). Ia menilai kehadiran pasukan tambahan tidak menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi masyarakat.  

Sultan menyatakan, yang dibutuhkan rakyat Aceh saat ini adalah sekolah, rumah sakit, jalan, serta lapangan pekerjaan, bukan tambahan barak militer. “Penambahan batalyon tidak menjawab kebutuhan rakyat. Kami butuh solusi konkret, bukan pendekatan represif,” ujarnya.  

Ia juga mengkritik narasi bahwa keamanan hanya bisa diciptakan melalui pendekatan militer. Menurutnya, ketenteraman lahir dari keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan dialog antara negara dan masyarakat. “Keamanan tidak lahir dari laras senjata, melainkan dari kebijakan yang pro-rakyat,” tegasnya.  

Sejarah panjang konflik di Aceh, kata Sultan, membuat masyarakat masih menyimpan trauma. Kebijakan yang bernuansa militeristik berisiko membuka luka lama. “Negara harus hadir secara manusiawi—bangun sekolah, bukan barak; ciptakan lapangan kerja, bukan rasa takut,” serunya.