Demonstrasi mahasiswa di Indonesia sejak masa Orde Baru hingga Reformasi selalu menjadi kanal penting bagi artikulasi kepentingan publik. Namun, fenomena kontemporer memperlihatkan adanya tendensi pembelokan isu dari tuntutan utama, yakni pembatalan tunjangan perumahan DPR RI ke arah sorotan terhadap institusi kepolisian. Pergeseran fokus ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai dinamika spontan, melainkan patut dibaca sebagai strategi politik yang disengaja untuk meredam tekanan terhadap lembaga legislatif.
Dalam kajian komunikasi politik, praktik semacam ini dapat dipahami melalui teori *agenda-setting* yang diperkenalkan oleh McCombs dan Shaw (1972). Teori ini menjelaskan bahwa media, elite politik, maupun aktor intelektual memiliki kapasitas untuk menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Pergeseran sorotan dari DPR ke Polri dapat dikategorikan sebagai bentuk _issue diversion_, di mana isu yang berpotensi mengancam legitimasi DPR dialihkan ke lembaga lain yang juga memiliki kerentanan citra.
Secara historis, gerakan sosial selalu memiliki kerentanan terhadap infiltrasi kepentingan. McAdam, Tarrow, dan Tilly (2001) dalam kerangka _Dynamics of Contention_ menjelaskan bahwa gerakan sosial tidak pernah berada dalam ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan struktur peluang politik (_political opportunity structures_) dan framing yang diciptakan oleh elite. Dengan perspektif ini, tidak berlebihan jika muncul dugaan adanya aktor intelektual yang sengaja menggeser framing aksi mahasiswa agar kemarahan publik terfokus pada Polri, sementara DPR relatif aman dari sorotan.