Koranindependen.co | Program makan gratis untuk siswa sekolah adalah gagasan mulia. Tidak ada yang menolak jika anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang layak agar tumbuh sehat dan cerdas. Namun, persoalan muncul ketika pembiayaan program besar ini justru mengorbankan dana daerah dan membebani rakyat dengan pajak baru.
Apakah benar keadilan ditegakkan jika anak-anak diberi makan gratis, tetapi orang tua mereka harus membayar pajak berlipat untuk menutupinya? Bukankah tujuan awal program sosial adalah meringankan beban, bukan memindahkan beban dari satu kelompok ke kelompok lain?
Di beberapa daerah, pemangkasan anggaran daerah menyebabkan program lokal terhenti: jalan desa terbengkalai, puskesmas kekurangan fasilitas, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat terhenti. Semua demi mendanai sebuah program nasional yang mungkin terdengar manis di televisi, tetapi pahit di kehidupan nyata.
Program makan gratis hanya akan menjadi kebijakan simbolik jika tidak disertai dengan strategi pendanaan yang adil. Pemerintah pusat seharusnya mencari sumber dana yang lebih tepat—misalnya dari efisiensi belanja kementerian atau pembatasan tunjangan pejabat—bukan dari pemotongan anggaran daerah yang langsung memukul kehidupan masyarakat.