Koranindependen.co | Indonesia sedang menghadapi gelombang protes akibat kenaikan pajak dan pemangkasan anggaran daerah. Namun, yang paling menyakitkan bagi rakyat bukan hanya angka-angka pajak yang melonjak, melainkan kenyataan bahwa para elit politik tetap hidup nyaman dengan fasilitas mewah.
Tunjangan perumahan puluhan juta rupiah per bulan, kendaraan dinas, hingga fasilitas istimewa lain membuat anggota dewan tampak hidup di dunia yang sama sekali berbeda dengan rakyatnya. Di saat rakyat harus memilih antara membayar pajak atau kebutuhan sehari-hari, para elit politik justru menikmati privilese yang seolah tak ada batasnya.
Ketimpangan seperti ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan moral. Demokrasi kehilangan makna jika wakil rakyat tidak lagi merasakan denyut kesulitan rakyat. Bagaimana mungkin kebijakan yang adil bisa lahir dari ruang sidang yang dipenuhi kenyamanan, sementara suara-suara dari luar gedung diredam oleh pagar kawat dan barisan aparat?
Rakyat tidak menolak perbedaan. Mereka paham jabatan membawa tanggung jawab. Tetapi, apa yang dipertontonkan hari ini bukanlah fasilitas untuk mendukung kerja, melainkan simbol kemewahan yang memperlebar jurang sosial.