Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat Aceh dihebohkan oleh lantunan teriakan “merdeka” yang muncul sebagai ekspresi kejenuhan terhadap praktik pembodohan dan bentuk pengkhianatan yang dilakukan sebagian elite politik lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran publik Aceh mulai terbuka terhadap pola keterbelengguan yang selama ini sengaja diciptakan oleh elite demi mempertahankan stabilitas kekuasaan mereka. Situasi demikian memunculkan kesan bahwa kondisi sosial dan politik dirancang untuk mencegah terjadinya koreksi massal terhadap kelompok yang menikmati kenyamanan melalui struktur kekuasaan tersebut.
Berbagai janji dan pernyataan publik yang disampaikan para elite Aceh tidak pernah benar-benar bertransformasi menjadi kebijakan yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sebaliknya, yang tampak hanyalah rangkaian seremoni politis yang lebih berorientasi pada pencitraan daripada perubahan struktural. Jika kepentingan masyarakat sungguh menjadi prioritas utama, maka hasil dari kebijakan mereka seharusnya bersifat nyata, berkelanjutan, dan dapat dirasakan oleh publik dalam jangka panjang.
Lebih jauh, banyak program publik justru dipolitisasi demi keuntungan pribadi dan kelompok tertentu. Salah satu contoh yang mencuat, tanpa perlu menyebut nama, adalah kasus program beasiswa bagi pemuda-pemudi Aceh, yang kemudian “ditagih” kembali pada masa kampanye. Mereka yang tidak mendukung pihak tertentu diancam akan dicabut beasiswanya. Praktik demikian tidak hanya mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga merupakan tindakan tidak bermoral yang merusak tatanan etika dan masa depan generasi muda.