Kekecewaan masyarakat semakin dalam ketika mereka melihat diri mereka diperlakukan sebagai alat permainan politik demi kenyamanan sekelompok elite. Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan pemerintah pusat sejak awal perjanjian damai, mulai dari 2% Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dan kini tersisa 1% tidak menunjukkan hasil pembangunan yang merata. Banyak pihak meyakini bahwa sebagian besar dana tersebut justru mengalir ke kantong pihak-pihak yang mengklaim dirinya sebagai “pejuang” Aceh secara sepihak, sementara masyarakat yang paling menderita selama konflik justru terpinggirkan.
Perlu diingat bahwa masyarakatlah yang selama konflik memikul beban paling berat: mereka disiksa, diancam, diculik, bahkan dibunuh. Namun narasi penderitaan ini terus dijadikan komoditas politik yang diperjualbelikan kepada publik. Masyarakat yang fanatik akan terus mengabdi tanpa berani menyuarakan kebenaran, sementara mereka yang berani mengkritik dipandang sebagai pembangkang dan berusaha dibungkam. Pola seperti ini merupakan bentuk kezaliman struktural yang menjadikan masyarakat Aceh tetap berada di bawah dominasi elite.
Di sisi lain, para elite justru larut dalam euforia kekuasaan dan kemewahan yang mereka bangun sendiri. Sementara itu, masyarakat terus bergulat dengan kesulitan hidup, dan kesejahteraan masih menjadi cita-cita yang jauh dari kenyataan. Sudah saatnya rakyat menyadari pola permainan ini. Jangan sampai rakyat kembali diperdaya oleh kelompok yang hanya memikirkan kepentingan pribadi.
Dinamika ini menyerupai permainan catur, di mana rakyat diletakkan sebagai pion yang bertugas melindungi sang raja. Setiap strategi yang dijalankan, rakyatlah yang menjadi sasaran pertama untuk dikorbankan. Sementara para panglima, perdana menteri, dan alat-alat kekuasaan lainnya berdiri kokoh melindungi pusat kekuatan. Jika strategi mereka berhasil, hanya sang raja dan lingkaran terdekatnya yang diuntungkan.