“Pemotongan berlaku nasional. Tapi daerah yang siap DED tetap dapat proyek. Yang kalah itu yang tidak punya dokumen,” jelasnya.
Selama ini, hanya segelintir SKPK yang memiliki dokumen lengkap. Sisanya dinilai masih pasif dan kurang kreatif dalam mencari peluang pembiayaan pusat. Menurut Yani, sudah waktunya pola lama itu diubah.
“Semangat membangun Pak Bupati dengan relasi yang beliau bangun ke pusat harus diimbangi SKPK dengan kesiapan dokumen. Kalau tidak, peluang emas tetap hilang,” ujarnya.
Ia menyebut, meskipun APBN sedang dalam masa efisiensi, sejumlah program strategis pusat masih terbuka untuk diakses oleh daerah, seperti DAK Infrastruktur Dasar, SBSN untuk madrasah dan rumah sakit, Inpres Jalan Daerah, Program Desa Wisata, Pamsimas/SPAM, hingga bantuan infrastruktur UMKM.