Menurutnya, persoalan di sejumlah daerah relatif sama, terutama menyangkut kerusakan sawah, jaringan irigasi, bendungan, jalan, dan jembatan. Infrastruktur tersebut perlu segera dipulihkan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan sektor pertanian.
“Kami tahu pekerjaan yang dilakukan BWS dan BPJN. Akan tetapi, ada yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten yang tidak bisa dikerjakan karena tidak memiliki anggaran,” katanya.
Karena itu, Dek Fadh meminta pemerintah kabupaten/kota tidak hanya menunggu penanganan dari pemerintah pusat, tetapi aktif menginventarisasi kerusakan dan berkoordinasi dengan balai teknis untuk menentukan langkah penyelesaiannya.
“Jangan sampai yang parah justru terlambat ditangani. Kita harus aktif dan proaktif,” tegasnya.