Terkait Pengusiran Jurnalis di Pusat Perbelanjaan di Lhokseumawe, HMI Minta Pemko Segera Cabut Aturan PPKM

Redaksi 16 Mei 2021 | 15:12 61
Terkait Pengusiran Jurnalis di Pusat Perbelanjaan di Lhokseumawe, HMI Minta Pemko Segera Cabut Aturan PPKM

M. Attar

Lhokseumawe - Himpunan Mahasiswa Islam Lhokseumawe - Aceh Utara meminta Pemerintah Kota untuk mencabut Surat Edaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di kota Lhokseumawe. Minggu 16/05/21

Pemberlakuan PPKM yang ditanda tangani oleh Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya dalam Surat Edaran Nomor : 100/678/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam rangka pengendalian penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) dalam wilayah Kota Lhokseumawe, dinilai tidak efektif dalam menghalau masyarakat berkegiatan.

HMI menilai yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota Lhokseumawe dalam mengendalikan penyebaran Virus Covid-19 dengan membangun kesedaran sacara komprehensif, kesadaran komunal dianggap upaya paling efektif dalam menghalau penyebaran covid 19.

Sejak diterapkan PPKM mobilitas masyarakat dikota petro dolar tidak terkendalikan, sampai saat ini kita melihat bahwa pemutusan rantai penyebaran covid 19 di kota Lhokseumawe tidak dilakukan sepenuh hati,  

"Dalam edaran pak wali kota, tertuang jelas ada ada permitaan pelaku usaha menutup sementara tempat usahanya selama PPKM diberlakukan, namun kenyataannya ketika wartawan dari salah satu media di lhokseumawe melakukan tugas jurnalistik nya dihadang oleh pihak keamanan salah satu pusat pembelajaan di kota Lhokseumawe. " sebut M. Attar, Ketua HMI Lhokseumawe-Aceh Utara.

Ini sungguh disayangkan, kita liat lagi dalam minggu terakhir bulan ramadhan misalnya ada rizia rutin, dan itu hanya terfokus di pusat kota Lhokseumawe, pertanyaan yang paling mendasar apa wilayah kota Lhokseumawe hanya lewat jembatan Cunda, lanjutnya.

HMI secara kelembagaan saat sepakat dalam upaya bersama memutus mata rantai penyebaran Covid 19, namun yang paling penting bagaimana aturan yang dilahirkan harus benar benar dijalankan.

HMI juga menyorot pernyataan sekda kota Lhokseumawe dalam terkaid permitaan tegas terhadap pelaku usaha, indikator tegasnya bagaimana?,

Sehingga dapat kita lihat dengan mata kepala bahwa tempat usaha masih tetap buka, kalau  tempat karaoke memang tidak ada di Lhokseumawe, bagaimana mau buka. 

Biar semua tepat, HMI meminta wali kota Lhokseumawe untuk mecabut Surat Edaran PPKM, dan sama kita lakukan soliasasi secara masif kepada masyarakat untuk penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pemutusan penyebaran corona virus disease 2019, atau cara lain lebih efektif sehingga efesiensi penyebaran rantai Covid 19 dapat terwujudkan.

Jika ini terus dilanjutkan sama saja dengan memasang muka tembok,  karena aturan hanya sebatas aturan tanpa ada yang jalankan, belum telat untuk pak wali mencabut surat Edaran ini. (M. Attar)