Nasional
Internasional
Daerah
Resam
Iptek
Style
Ekbis
Budaya
Ragam
- Foto
- Opini
- Tokoh
- Kolom
- Video
- Pilkada

Tentang Kami
Redaksi

Fantastis! Perputaran Uang Capai Rp2 Miliar Per Hari di HUT Meulaboh ke-437 dan PKAB 2025

Mall Pelayanan Publik Aceh Barat Resmi Beroperasi, Warga Kini Bisa Urus Segala Administrasi di Satu Tempat

Wagub Harap Koalisi Kemitraan Kelapa Sawit Berkelanjutan Bantu Tingkatkan Ekonomi Aceh

Ketua STAIN Meulaboh Lantik Dr. Mukhsinuddin,.M.M sebagai Ketua Prodi S2 Magister Ekonomi Syariah

Kibarkan Semangat Dakwah, BKPRMI Aceh Barat Periode 2024–2029 Resmi Dilantik

Berita Terkini

Fase Maghfirah Ramadhan, Santri dan Pelajar Aceh Didorong Tingkatkan Prestasi Lewat Program Belajar Mandiri

By Redaksi . 25 Feb 2026 - 17:04

Wagub Aceh Minta Percepatan Nasional Pembangunan Huntap dan Sinkronisasi Data Pascabencana

By Redaksi . 25 Feb 2026 - 16:55

Guncangan dari Blang Awe: Azhar Kiran Tantang Nyali Santri Se-Aceh di Arena Platform Belajar Mandiri!

By Redaksi . 25 Feb 2026 - 13:41

Setahun Kepemimpinan Suhaidi–Maliki: Capaian Substantif atau Sekadar Seremoni dan Bencana? Oleh: Syahputra Ariga, S.I.P (Analys Kebijakan Publik) Setahun sudah duet kepemimpinan Suhaidi dan Maliki memimpin Kabupaten Gayo Lues. Harapan masyarakat saat pelantikan begitu besar: perubahan tata kelola, percepatan pembangunan, dan keberpihakan nyata pada rakyat kecil di negeri seribu bukit itu. Namun setelah satu tahun berjalan, publik mulai bertanya—apakah yang hadir adalah capaian substantif, atau sekadar seremoni dan respons reaktif terhadap bencana? Saya menyampaikan Analisa ini sebagai bentuk refleksi dan kekecewaan masyarakat yang saya analisa secara rasional dan berbasis indikator. Pertama, ekonomi di Kabupaten Gayo Lues yang stagnan. Struktur ekonomi di Gayo Lues bertumpu pada sektor pertanian tradisional dengan nilai tambah rendah. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat (TKDD) masih sangat dominan, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menunjukkan lonjakan signifikan. Masalah Substantifnya: 1. Belum ada terobosan konkret hilirisasi komoditas unggulan (kopi, nilam, serai wangi dan hortikultura lainnya). 2. Investasi swasta minim karena persoalan infrastruktur dan kepastian regulasi. 3. Lapangan kerja produktif belum tumbuh signifikan. Masyarakat merasakan langsung: harga kebutuhan pokok naik, daya beli stagnan, dan ekonomi desa belum pulih sepenuhnya pascabencana. Ini bukan soal angka pertumbuhan di atas kertas, melainkan soal kesejahteraan riil di dapur masyarakat, apalagi banyak dapur beserta rumahnya hanyut saat bencana. Kedua, Bencana dan lemahnya Mitigasi. Tahun pertama kepemimpinan ini diuji oleh banjir dan longsor yang melumpuhkan sejumlah kecamatan. Jalan putus, rumah rusak, lahan pertanian tertimbun, dan beberapa desa sempat terisolir. Yang menjadi kekecewaan masyarakat bukan semata bencananya—karena itu faktor alam—tetapi: • Minimnya sistem mitigasi jangka panjang • Tidak mempunyai konsep jelas mulai dari awal bencana sampai saat ini di tahap pemulihan • kebijakan terkesan seremonial dan belum menunjukkan keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Seharusnya setahun pertama menjadi momentum memperkuat tata ruang berbasis risiko bencana, memperbaiki drainase , dan mempercepat pembangunan infrastruktur tangguh. Namun yang tampak dominan justru seremoni kunjungan dan simbolik penyerahan bantuan. Ketiga, Pelayanan Publik: Retorika Reformasi, Realita Stagnasi. Secara administratif, ada sejumlah agenda rapat koordinasi, deklarasi komitmen, hingga launching program. Namun di lapangan: • Keluhan masyarakat terhadap lambannya pelayanan administrasi masih terdengar. • Distribusi bantuan belum sepenuhnya transparan dan tepat sasaran. • Kualitas infrastruktur pascabencana dan jalan antar desa masih jauh dari layak. Reformasi birokrasi tidak cukup dengan spanduk “menuju perubahan”. Ia membutuhkan perbaikan sistem, digitalisasi layanan, dan pengawasan ketat terhadap kinerja OPD. Keempat, Stunting dan Sosial: Ada Perbaikan, Tapi Belum Menyeluruh Penurunan angka stunting patut diapresiasi jika memang berbasis intervensi nyata di posyandu dan desa. Namun indikator kesejahteraan lain—seperti kemiskinan dan pengangguran terselubung—belum menunjukkan lonjakan perbaikan signifikan. Pertanyaannya: Apakah program sosial sudah terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi keluarga? Atau masih sebatas pendekatan bantuan jangka pendek? Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan pemerintahan daerah dapat diukur dari tiga aspek utama: 1. Efektivitas (Outcome-Oriented) Apakah kebijakan menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat? 2. Efisiensi (Anggaran Tepat Guna) Apakah belanja daerah berdampak langsung pada kebutuhan prioritas? 3. Responsivitas (Kedekatan dengan Aspirasi Publik) Apakah pemerintah cepat dan adaptif terhadap masalah lapangan? Dalam satu tahun terakhir, pemerintahan Suhaidi–Maliki cenderung masih berada pada tahap administratif dan simbolik, belum sepenuhnya transformasional. Dari awal sampai saat ini, Belum terlihat: • Roadmap ekonomi jangka menengah yang progresif. • Strategi mitigasi bencana berbasis data spasial. • Reformasi fiskal untuk memperkuat PAD. Kritik ini bukan bentuk kebencian, melainkan ekspresi harapan masyarakat Gayo Lues yang ingin melihat: • Akses yang benar-benar mulus, bukan sekadar wacana. • Pertanian yang naik kelas, bukan stagnan. • Birokrasi yang cepat dan bersih. • Pemerintahan yang hadir sebelum rakyat mengeluh. Setahun adalah waktu yang cukup untuk menunjukkan arah. Jika arah itu belum jelas, maka publik berhak mempertanyakan. Kepemimpinan bukan tentang berapa banyak acara yang digelar, melainkan seberapa besar dampak yang dirasakan rakyat. Gayo Lues membutuhkan kepemimpinan substantif, bukan simbolik. Masyarakat menunggu perubahan nyata—bukan sekadar narasi optimisme. Jika tahun pertama masih tahap adaptasi, maka tahun kedua harus menjadi tahun pembuktian.

By Redaksi . 24 Feb 2026 - 23:15

Ramadhan Camp-AOC 1447 Hijriah, Komunitas sedekah seribu sehari (S3)

By Redaksi . 23 Feb 2026 - 00:26

Daerah

Fase Maghfirah Ramadhan, Santri dan Pelajar Aceh Didorong Tingkatkan Prestasi Lewat Program Belajar Mandiri

Wagub Aceh Minta Percepatan Nasional Pembangunan Huntap dan Sinkronisasi Data Pascabencana

Setahun Kepemimpinan Suhaidi–Maliki: Capaian Substantif atau Sekadar Seremoni dan Bencana? Oleh: Syahputra Ariga, S.I.P (Analys Kebijakan Publik) Setahun sudah duet kepemimpinan Suhaidi dan Maliki memimpin Kabupaten Gayo Lues. Harapan masyarakat saat pelantikan begitu besar: perubahan tata kelola, percepatan pembangunan, dan keberpihakan nyata pada rakyat kecil di negeri seribu bukit itu. Namun setelah satu tahun berjalan, publik mulai bertanya—apakah yang hadir adalah capaian substantif, atau sekadar seremoni dan respons reaktif terhadap bencana? Saya menyampaikan Analisa ini sebagai bentuk refleksi dan kekecewaan masyarakat yang saya analisa secara rasional dan berbasis indikator. Pertama, ekonomi di Kabupaten Gayo Lues yang stagnan. Struktur ekonomi di Gayo Lues bertumpu pada sektor pertanian tradisional dengan nilai tambah rendah. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat (TKDD) masih sangat dominan, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menunjukkan lonjakan signifikan. Masalah Substantifnya: 1. Belum ada terobosan konkret hilirisasi komoditas unggulan (kopi, nilam, serai wangi dan hortikultura lainnya). 2. Investasi swasta minim karena persoalan infrastruktur dan kepastian regulasi. 3. Lapangan kerja produktif belum tumbuh signifikan. Masyarakat merasakan langsung: harga kebutuhan pokok naik, daya beli stagnan, dan ekonomi desa belum pulih sepenuhnya pascabencana. Ini bukan soal angka pertumbuhan di atas kertas, melainkan soal kesejahteraan riil di dapur masyarakat, apalagi banyak dapur beserta rumahnya hanyut saat bencana. Kedua, Bencana dan lemahnya Mitigasi. Tahun pertama kepemimpinan ini diuji oleh banjir dan longsor yang melumpuhkan sejumlah kecamatan. Jalan putus, rumah rusak, lahan pertanian tertimbun, dan beberapa desa sempat terisolir. Yang menjadi kekecewaan masyarakat bukan semata bencananya—karena itu faktor alam—tetapi: • Minimnya sistem mitigasi jangka panjang • Tidak mempunyai konsep jelas mulai dari awal bencana sampai saat ini di tahap pemulihan • kebijakan terkesan seremonial dan belum menunjukkan keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Seharusnya setahun pertama menjadi momentum memperkuat tata ruang berbasis risiko bencana, memperbaiki drainase , dan mempercepat pembangunan infrastruktur tangguh. Namun yang tampak dominan justru seremoni kunjungan dan simbolik penyerahan bantuan. Ketiga, Pelayanan Publik: Retorika Reformasi, Realita Stagnasi. Secara administratif, ada sejumlah agenda rapat koordinasi, deklarasi komitmen, hingga launching program. Namun di lapangan: • Keluhan masyarakat terhadap lambannya pelayanan administrasi masih terdengar. • Distribusi bantuan belum sepenuhnya transparan dan tepat sasaran. • Kualitas infrastruktur pascabencana dan jalan antar desa masih jauh dari layak. Reformasi birokrasi tidak cukup dengan spanduk “menuju perubahan”. Ia membutuhkan perbaikan sistem, digitalisasi layanan, dan pengawasan ketat terhadap kinerja OPD. Keempat, Stunting dan Sosial: Ada Perbaikan, Tapi Belum Menyeluruh Penurunan angka stunting patut diapresiasi jika memang berbasis intervensi nyata di posyandu dan desa. Namun indikator kesejahteraan lain—seperti kemiskinan dan pengangguran terselubung—belum menunjukkan lonjakan perbaikan signifikan. Pertanyaannya: Apakah program sosial sudah terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi keluarga? Atau masih sebatas pendekatan bantuan jangka pendek? Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan pemerintahan daerah dapat diukur dari tiga aspek utama: 1. Efektivitas (Outcome-Oriented) Apakah kebijakan menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat? 2. Efisiensi (Anggaran Tepat Guna) Apakah belanja daerah berdampak langsung pada kebutuhan prioritas? 3. Responsivitas (Kedekatan dengan Aspirasi Publik) Apakah pemerintah cepat dan adaptif terhadap masalah lapangan? Dalam satu tahun terakhir, pemerintahan Suhaidi–Maliki cenderung masih berada pada tahap administratif dan simbolik, belum sepenuhnya transformasional. Dari awal sampai saat ini, Belum terlihat: • Roadmap ekonomi jangka menengah yang progresif. • Strategi mitigasi bencana berbasis data spasial. • Reformasi fiskal untuk memperkuat PAD. Kritik ini bukan bentuk kebencian, melainkan ekspresi harapan masyarakat Gayo Lues yang ingin melihat: • Akses yang benar-benar mulus, bukan sekadar wacana. • Pertanian yang naik kelas, bukan stagnan. • Birokrasi yang cepat dan bersih. • Pemerintahan yang hadir sebelum rakyat mengeluh. Setahun adalah waktu yang cukup untuk menunjukkan arah. Jika arah itu belum jelas, maka publik berhak mempertanyakan. Kepemimpinan bukan tentang berapa banyak acara yang digelar, melainkan seberapa besar dampak yang dirasakan rakyat. Gayo Lues membutuhkan kepemimpinan substantif, bukan simbolik. Masyarakat menunggu perubahan nyata—bukan sekadar narasi optimisme. Jika tahun pertama masih tahap adaptasi, maka tahun kedua harus menjadi tahun pembuktian.

Masuki Hari Ketiga di Aceh, Mendagri Didampingi Wagub Turun Langsung dan Pastikan Penanganan Pengungsi

Mendagri dan Wagub Aceh tinjau Langkahan Aceh Utara, hingga serahkan bantuan

Sinergi Pemerintah Pusat dan Aceh, Mendagri dan Wagub Tinjau Pemulihan Pascabencana, Buka Puasa hingga Tarawih Bersama Warga Aceh Tamiang

Nasional

Guncangan dari Blang Awe: Azhar Kiran Tantang Nyali Santri Se-Aceh di Arena Platform Belajar Mandiri!

ACEH, 22 Februari 2026 – Di saat fajar Ramadhan 1447 H menyingsing, sebuah gerakan besar sedang merombak wajah pendidikan di Serambi Mekah.Ustadz Azhar Kiran, sang motor inovasi pendidikan Aceh, berhasil mengubah suasana santai bulan puasa menjadi sebuah arena "perang ilmu"

Ramadhan Camp-AOC 1447 Hijriah, Komunitas sedekah seribu sehari (S3)

Ramadhan Camp-AOC 1447 Hijriah, Komunitas sedekah seribu sehari (S3)

Teuku Al ghazali Apresiasi Perubahan Positif Kota Banda Aceh di Bawah Kepemimpinan Wali Kota Iliza

Teuku Al ghazali Apresiasi Perubahan Positif Kota Banda Aceh di Bawah Kepemimpinan Wali Kota Iliza

Kasatreskrim Polres Sabang, Iptu Dr. Junaidi, M.S.M., M.H., Ajak Warga Wujudkan Kota Sabang ASRI dan Perangi Judi Online demi Masa Depan Generasi Muda.

Kasatreskrim Polres Sabang, Iptu Dr. Junaidi, M.S.M., M.H., Ajak Warga Wujudkan Kota Sabang ASRI dan Perangi Judi Online demi Masa Depan Generasi Muda.

SIT Madani Lhok Sukon Pawai Tarhib Ramadhan

SIT Madani Lhok Sukon Pawai Tarhib Ramadhan

Foto

Foto 6 bulan lalu

Ruas Jalan Pulo Teungoh-Pulo Kila Diusulkan Jadi Jalan Nasional, PUPR Aceh Barat Lakukan Perjuangan

Foto 12 bulan lalu

Kawanan Gajah Liar Meresahkan Warga Woyla Timur, FORMAT Desak Pemerintah Bertindak Serius

Foto 5 tahun lalu

FOTO: Warga Palestina Shalat Id di Masjid Al Aqsa ditengah Ketegangan dengan Israel

Foto 5 tahun lalu

Tutup Dua Pelatihan, Begini Pesan Kepala BDK Aceh

Foto 6 tahun lalu

Bukan Tapal Batas Sebagai Solusi, Tapi Malapetaka yang Terjadi

Internasional

ACEH ALMOST TWO WEEKS ISOLATED: HUMANITARIAN CRISIS THREATENS LIVES, IMMEDIATE ASSISTANCE URGENTLY NEEDED

Perjalanan China-Jepang Dilarang, 500 Ribu Tiket Dibatalkan

Mualem Promosikan Potensi Emas dan Migas Aceh ke Investor Tiongkok

Atlet Aceh Persembahkan Medali untuk Indonesia di SEASA Shooting Championship 2025

Korsel Protes Penahanan 300 Pekerja di Pabrik Baterai Hyundai-LG Georgia oleh AS

Style

Maudy Ayunda Terapkan Mindful Buying dalam Fashion

Kisah Brand Fashion Dunia: Dari Usaha Kecil hingga Ikon Global

Taylor Swift Dilamar Travis Kelce, Cincin Rp16 Miliar Jadi Sorotan

Travis Kelce Rilis Koleksi Fesyen AE × Tru Kolors Bersama American Eagle

Miss Universe Indonesia 2025 Resmi Gunakan Mahkota Jiwanta

Tentang Kami
Redaksi

© 2026 Koran Independen | All rights reserved.