KRISIS FISKAL ACEH SELATAN: Zairi Karnaini Desak Usut Tuntas, Soroti Peran Eks Pj Bupati dan DPRK

• TAPD, yang dinilai menyusun anggaran di luar kemampuan kas daerah
• Inspektorat, yang gagal menjalankan fungsi pengawasan dan deteksi dini
• DPRK Aceh Selatan, yang dinilainya pasif dan ikut menyetujui anggaran tak realistis

“Tiga pilar pemerintahan daerah—eksekutif, pengawasan internal, dan legislatif—semuanya gagal menjalankan peran strategisnya. Maka wajar rakyat bertanya: ke mana uang mereka selama ini dialirkan?” ujarnya.

Zairi menyerukan agar Pemkab Aceh Selatan di bawah kepemimpinan baru, H. Mirwan MS dan H. Baital Mukadis, segera mengambil langkah konkrit:

1. Audit lanjutan atas kegiatan keuangan penyebab defisit
2. Evaluasi TAPD dan manajemen keuangan daerah
3. Bila ada unsur pidana, proses hukum tanpa kompromi
4. Transparansi penuh ke publik, bukan justru menutupinya

Ia menegaskan bahwa pernyataannya ini bukan serangan politik, tetapi panggilan moral untuk menjaga etika pemerintahan dan akuntabilitas anggaran.

“Uang rakyat bukan untuk dimainkan. Bila disalahgunakan, pelakunya harus bertanggung jawab.”