2 dari 2 halaman
Kunci dari semua ini adalah kepercayaan publik. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang masih rendah membuat masyarakat ragu apakah pajak benar-benar kembali dalam bentuk layanan. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, sulit mengharapkan kepatuhan sukarela. Negara-negara seperti Selandia Baru dan Finlandia memberi contoh keterbukaan data penggunaan pajak, sehingga publik yakin kontribusi mereka tidak sia-sia.
Integrasi zakat dan pajak, ditambah transparansi yang nyata, bisa menjadi jalan tengah yang adil. Dengan begitu, umat tidak merasa terbebani dua kali, negara mendapatkan tambahan daya, dan masyarakat miskin bisa lebih cepat merasakan manfaat pembangunan. [aga]