Koranindependen.co | Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas alokasi anggaran daerah hingga 25% dengan alasan efisiensi dan pembiayaan program nasional seperti makan gratis di sekolah kini menuai kontroversi besar. Pemerintah daerah dipaksa mencari jalan keluar dengan menaikkan pajak daerah, bahkan dalam beberapa kasus kenaikannya mencapai angka fantastis hingga 200–1000 persen.
Kondisi ini menimbulkan dua persoalan serius. Pertama, beban langsung yang ditanggung masyarakat. Pajak seharusnya menjadi instrumen keadilan dan pelayanan publik, bukan alat pemaksaan yang membuat warga semakin terhimpit. Ketika rakyat harus merogoh kocek lebih dalam hanya untuk menutup lubang anggaran yang bukan kesalahan mereka, rasa ketidakadilan kian menebal.
Kedua, langkah ini secara tidak langsung melemahkan semangat otonomi daerah. Sejak reformasi, desentralisasi fiskal diharapkan memberi ruang bagi daerah untuk mengatur prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Namun dengan adanya pemangkasan drastis, daerah tidak lagi menjadi subjek yang berdaya, melainkan sekadar pelaksana kebijakan pusat. Ini bukan hanya masalah angka dalam APBD, tetapi ancaman terhadap kemandirian politik dan demokrasi lokal.
Pertanyaannya sederhana namun krusial: apakah program nasional harus berdiri di atas pengorbanan pembangunan daerah? Apakah pemerintah pusat rela melihat jalan rusak tak diperbaiki, pelayanan kesehatan terganggu, atau program pemberdayaan masyarakat terhenti hanya demi citra keberhasilan nasional?