Koranindependen.co | Reformasi 1998 telah melahirkan salah satu capaian besar bangsa ini: otonomi daerah. Harapannya sederhana, agar daerah punya ruang untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan rakyat setempat. Namun, kebijakan pemangkasan dana daerah sebesar 25% oleh pemerintah pusat menimbulkan pertanyaan serius: apakah semangat reformasi itu masih dijaga, atau mulai dilucuti secara perlahan?
Fenomena protes di berbagai daerah belakangan ini bukan hanya reaksi terhadap kenaikan pajak atau kesulitan ekonomi. Lebih dalam, itu adalah alarm bahwa demokrasi lokal sedang diguncang. Ketika pusat terlalu dominan dalam menentukan alokasi anggaran, daerah menjadi kehilangan daya tawar, bahkan sekadar untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakatnya.
Demokrasi tidak hanya diukur dari adanya pemilu lima tahunan. Demokrasi sejati adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan yang memengaruhi hidup mereka sehari-hari. Jika aspirasi lokal terabaikan, dan kebijakan fiskal lebih mengutamakan citra program nasional ketimbang kebutuhan nyata di desa dan kota kecil, maka demokrasi hanya tinggal kulit tanpa isi.
Pemerintah harus belajar bahwa kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi di pusat justru berbahaya bagi stabilitas jangka panjang. Suara rakyat daerah adalah fondasi demokrasi Indonesia. Mengabaikannya berarti mengikis legitimasi politik itu sendiri.