Oleh: Yusrizal Ibrahim Lamno*
Sejak Menteri Keuangan Purbaya dilantik satu setengah bulan lalu, riuh rendah politik fiskal negeri ini kembali menggema. Baru beberapa pekan menjabat, ia sudah mengguncang ruang publik dengan pernyataan tegas: “Kita tak akan membayar utang proyek kereta cepat Woosh menggunakan uang rakyat.” Sebuah pernyataan yang, di tengah budaya diam dan kompromi birokrasi, terdengar seperti petir di siang bolong.
Tapi publik tahu, keberanian di republik ini sering kali berujung pada isolasi. Begitu isu penggantian Purbaya mulai santer di media sosial, masyarakat seolah kembali diinsafkan bahwa idealisme kerap menjadi barang mewah di panggung kekuasaan. Apalagi setelah Presiden sendiri turun tangan dan menyatakan akan menanggung “utang Woosh” dengan uangnya sendiri -- sebuah pernyataan yang di satu sisi sungguh-sungguh terlalu amat sangat heroik sekalilah. Namun di sisi lain menimbulkan tanda tanya besar tentang arah kebijakan publik dan tanggung jawab negara.
Antara Akuntabilitas dan Simbolisme Politik
Proyek kereta cepat Woosh memang sejak awal bukan sekadar soal transportasi, tetapi juga simbol prestise, nasionalisme, dan relasi diplomatik dengan Tiongkok. Namun, di balik gemerlap klaim "kemajuan teknologi" dan “modernitas” itu, publik membaca sesuatu yang lain: angka-angka yang janggal.
Data perbandingan biaya pembangunan kereta cepat di berbagai negara menunjukkan ketimpangan yang sulit diterima logika ekonomi. Bila Arab Saudi bisa membangun jalur sepanjang lebih dari 450 kilometer dengan biaya per kilometer lebih rendah, wajar jika publik mencium aroma mark-up dan korupsi berjamaah yang tersamarkan di balik jargon “proyek strategis nasional” tersebut.
Dalam situasi seperti itu, pernyataan Menteri Purbaya bukan sekadar kritik fiskal, melainkan panggilan moral -- bahwa APBN bukan dompet pribadi elit, dan rakyat berhak tahu ke mana setiap rupiah pajak mereka mengalir. Namun sayang, sikap transparan begitu sering kali ditafsirkan sebagai pembangkangan, bukan keberanian.