Panggilan nurani untuk menguji hati dan simpatisme para "primata yang beroligarki"

*Panggilan nurani untuk menguji hati dan simpatisme para "primata yang beroligarki"*

Keputusan Pemerintah Pusat untuk tidak menetapkan serangkaian bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai Bencana Nasional bukan hanya soal teknis administrasi atau ketersediaan dana. Ini adalah cerminan dari prioritas nurani dan empati yang perlu dipertanyakan di Jakarta.

Bencana yang terjadi, mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga potensi gempa susulan di kawasan sesar Sumatera. Mengapa harus menunggu satu peristiwa yang mencapai ambang batas ‘nasional’ jika akumulasi penderitaan di tiga provinsi strategis telah melumpuhkan ekonomi lokal, merenggut nyawa, dan menghilangkan masa depan ribuan warga? Matriks Kebijakan yang 'Menutup Mata' pada penolakan "Bencana Nasional" mengarah pada tiga konsekuensi krusial yang harusnya dihindari:

pertama, pengerdilan Skala: Pemerintah Pusat seolah-olah menggunakan mikroskop birokrasi untuk melihat penderitaan yang seharusnya dilihat dengan teleskop kemanusiaan. Dengan melabelinya sebagai bencana daerah, Pemerintah Pusat secara efektif memindahkan beban fiskal yang masif kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas, padahal skala kerusakan infrastruktur ( jalan nasional, jembatan penghubung antarprovinsi ) jelas² memiliki dimensi nasional.