Singkil dan Subulussalam Harus Menjadi Bagian BARSELA, Jangan Usir Anak Kandung Aceh Selatan

Jika Singkil dan Subulussalam tidak ikut bergabung, maka wilayah Barat Selatan Aceh justru kehilangan bentuk geografisnya yang utuh. Wilayah yang seharusnya membentang dari Aceh Jaya hingga perbatasan Sumatera Utara akan terputus di tengah jalan. Akibatnya, provinsi baru menjadi lebih sempit, kehilangan koridor strategis menuju Sumatera Utara, serta berkurang nilai geopolitiknya di mata pemerintah pusat.

Padahal, salah satu kekuatan sebuah daerah otonom baru adalah luas wilayah yang proporsional, kesinambungan kawasan, dan konektivitas antarwilayah. Pemerintah pusat tentu akan lebih mudah menerima sebuah provinsi yang memiliki struktur wilayah yang lengkap dibandingkan provinsi yang sejak awal sudah "mengurangi dirinya sendiri".

Di sisi lain, Aceh Singkil memiliki aset yang tidak dimiliki daerah lain di kawasan ini, yaitu Kepulauan Banyak yang terkenal sebagai destinasi wisata bahari kelas internasional dan memiliki Sumberdaya Alam MIGAS lepas Pantai yang cukup potensial. Potensi ekonomi kelautan, perikanan, MIGAS dan pariwisatanya menjadi modal penting bagi pengembangan ekonomi Barat Selatan Aceh berbasis Samudra Hindia.

Sementara itu, Kota Subulussalam merupakan pintu gerbang darat Aceh menuju Sumatera Utara. Hampir seluruh aktivitas perdagangan dari dan menuju kawasan barat-selatan melewati wilayah ini. Dalam perspektif pembangunan wilayah, keberadaan Subulussalam memberikan nilai strategis yang sangat besar sebagai simpul logistik, perdagangan, dan investasi.

Pertanyaannya, mengapa potensi sebesar ini justru ingin dilepaskan?

Jika ada pihak yang masih berpikir dalam kerangka "Provinsi ABAS", maka sesungguhnya mereka sedang membatasi cita-cita besar BARSELA. Nama yang diperjuangkan adalah Provinsi Barat Selatan Aceh (BARSELA), bukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS). Perbedaan ini bukan sekadar soal istilah, melainkan mencerminkan cara pandang.

ABAS lebih identik dengan kawasan tertentu, sedangkan BARSELA mencerminkan seluruh kawasan barat dan selatan Aceh sebagai satu kesatuan pembangunan. Karena itu, paradigma yang digunakan seharusnya adalah membangun kawasan secara utuh, bukan mempertahankan batas-batas psikologis lama.