Sekda Aceh Paparkan Kondisi Bencana dan Capaian Pemulihan, 17 Kabupaten/Kota Masih dalam Penanganan
Banda Aceh | KORANINDEPENDEN.CO – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, memaparkan perkembangan penanganan bencana hidrometeorologi serta kesiapsiagaan Pemerintah Aceh menghadapi cuaca ekstrem dan banjir. Sementara itu, Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, menyampaikan capaian pemulihan infrastruktur dan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.
Paparan tersebut disampaikan dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera wilayah Aceh yang berlangsung di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). Kegiatan dipandu Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya.
Dalam pemaparannya, Taufik menyebutkan sebanyak 17 kabupaten/kota di Aceh masih berada dalam tahapan penanganan bencana dengan status berbeda. Berdasarkan data per 18 November 2026, lima kabupaten/kota berstatus siaga darurat, empat berstatus darurat, dan delapan lainnya berada dalam masa transisi darurat.
Sementara itu, dua daerah, yakni Nagan Raya dan Aceh Besar, telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Di tengah proses pemulihan pascabencana, Aceh juga kembali menghadapi banjir akibat cuaca ekstrem. Data per 18 November 2026 pukul 17.00 WIB mencatat sebanyak 25.244 jiwa atau 6.601 kepala keluarga terdampak. Dari jumlah tersebut, 844 jiwa atau 265 kepala keluarga masih mengungsi.
Dampak banjir tercatat di empat kabupaten, yakni Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Bireuen. Sebagian rumah warga di Aceh Tamiang dan Aceh Singkil masih terendam, sedangkan kondisi di Aceh Selatan sebagian telah surut. Dampak di Bireuen masih dalam pendataan.
Untuk mengantisipasi perkembangan cuaca ekstrem, Pemerintah Aceh menetapkan masa siaga darurat provinsi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Taufik menjelaskan, langkah kesiapsiagaan pemerintah meliputi pemantauan wilayah rawan, koordinasi peringatan dini dengan BMKG dan BPBA, serta pemetaan titik terdampak, jalur evakuasi, dan lokasi pengungsian.