KEPALA INSPEKTORAT DIBEBASKAN, KETUM HMI FUF DESAK DPRA BUAT REGULASI KHSUSUS TENTANG LGBT

BANDA ACEH – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, MJ Thabari, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) agar segera mengambil langkah konkret dalam menyusun regulasi khusus terkait pencegahan dan penanganan persoalan LGBT di Aceh.

Desakan tersebut disampaikan menyusul perkembangan penanganan perkara dugaan pelanggaran syariat Islam yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD. Berdasarkan pemberitaan pada 14 November 2026, penanganan perkara dugaan jarimah liwath tersebut tidak dapat dilanjutkan ke proses pemidanaan karena unsur Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi.

Menurut MJ Thabari, peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi lembaga legislatif Aceh. Jangan sampai terdapat persoalan hukum yang tidak dapat ditangani secara optimal akibat belum jelasnya rumusan ketentuan yang dapat diterapkan terhadap perbuatan yang dipersoalkan.

“DPRA jangan hanya berhenti pada wacana dan pernyataan politik. Kami mendesak agar segera ada langkah legislasi yang konkret. Jika dalam praktik penegakan hukum ditemukan persoalan terkait pemenuhan unsur pasal, maka persoalan tersebut harus dijawab melalui kajian hukum yang serius dan penyempurnaan regulasi sesuai mekanisme perundang-undangan,” tegas MJ Thabari.

Ia menilai, Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan Syariat Islam perlu mempunyai perangkat regulasi yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan. Regulasi tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga harus mencakup aspek pencegahan, edukasi, pembinaan, perlindungan masyarakat, serta mekanisme penegakan hukum.

DPRA HARUS MENJAWAB PERSOALAN KEKOSONGAN PENGATURAN