KEPALA INSPEKTORAT DIBEBASKAN, KETUM HMI FUF DESAK DPRA BUAT REGULASI KHSUSUS TENTANG LGBT
MJ Thabari menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai isu sesaat yang hanya ramai ketika muncul kasus di tengah masyarakat. Perlu ada keseriusan dalam membangun sistem hukum yang memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
Menurutnya, pembentukan qanun khusus atau penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat harus menjadi agenda yang dibahas secara terbuka dengan melibatkan akademisi, ulama, praktisi hukum, pemerintah, organisasi kemahasiswaan, serta unsur masyarakat sipil.
“Kami meminta DPRA segera menginisiasi pembahasan regulasi khusus. Jangan sampai aparat di lapangan menghadapi persoalan yang sama berulang kali karena ketidakjelasan rumusan hukum. Namun, regulasi yang dilahirkan juga harus menjunjung tinggi asas legalitas, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang terhadap siapa pun,” lanjutnya.
LIMA POIN DESAKAN KEPADA DPRA DAN PEMERINTAH ACEH
Dalam pernyataannya, MJ Thabari menyampaikan lima poin tuntutan:
- Mendesak DPRA segera menginisiasi pembentukan qanun khusus mengenai pencegahan dan penanganan persoalan LGBT di Aceh, atau melakukan penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat apabila secara hukum dinilai lebih tepat.
- Meminta DPRA bersama Pemerintah Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan jarimah liwath dan musahaqah, termasuk kejelasan unsur perbuatan, pembuktian, serta mekanisme penegakan hukumnya.
- Mendorong pembentukan tim kajian yang melibatkan ulama, akademisi, pakar hukum pidana, praktisi hukum, dan unsur masyarakat untuk memastikan regulasi yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Mendesak Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memperkuat program edukasi, pencegahan, pembinaan, serta pengawasan yang dilaksanakan secara terukur dan tidak diskriminatif.
- Meminta aparat penegak hukum menjalankan setiap proses penanganan perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah dan hak setiap warga negara.
JANGAN BIARKAN PERSOALAN INI BERHENTI PADA PERNYATAAN
MJ Thabari menegaskan bahwa HMI Komisariat Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry memandang persoalan ini sebagai momentum untuk mendorong evaluasi tata kelola regulasi syariat Islam di Aceh.