KEPALA INSPEKTORAT DIBEBASKAN, KETUM HMI FUF DESAK DPRA BUAT REGULASI KHSUSUS TENTANG LGBT

Ia juga menekankan bahwa pembebasan seseorang dari proses pidana tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengabaikan prinsip kepastian hukum. Apabila terdapat unsur perbuatan yang belum terakomodasi secara jelas dalam aturan, maka tugas pembentuk qanun adalah melakukan kajian dan perbaikan melalui prosedur legislasi yang sah.

“Ini bukan semata-mata tentang satu kasus atau satu individu. Ini menyangkut bagaimana Aceh membangun sistem hukum yang memiliki kepastian, kejelasan, dan kemampuan menjawab persoalan masyarakat. DPRA harus mengambil tanggung jawab legislasi tersebut. Jangan sampai masyarakat terus mempertanyakan bagaimana hukum ditegakkan ketika regulasinya sendiri belum memberikan kejelasan,” tutup MJ Thabari.

HMI Komisariat Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry menyatakan akan terus mengawal perkembangan pembahasan regulasi tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab intelektual dan sosial mahasiswa dalam mendorong terwujudnya kepastian hukum serta pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

MJ THABARI
Ketua Umum
HMI Komisariat Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry