PNL Raih Serambi Awards, Kampus Pelopor Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan

1 Jun 2024 - 14:50
1 dari 3 halaman

Banda Aceh, Koranindependen.co- Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) terus berbenah diri agar selalu adaptif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA) serta menjawab tantangan persaingan global yang berbasis teknologi informasi. Pembenahan itu dilakukan dari waktu ke waktu dalam memenuhi tantangan tersebut untuk pengembangan.


 

Hingga saat ini, PNL memiliki 27 Program Studi (Prodi) yang terdiri dari Prodi DIII, DIV/Sarjana Terapan dan S2 Terapan dengan enam jurusan, JurusanTeknik Sipil, Teknik Kimia, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Tata Niaga dan TIK. Setiap tahun jumlah lulusan dan mahasiswa terus bertambah. Mahasiswa yang mendaftar ke PNL di dominasi oleh lulusan SMA/SMK/MA di Kabupaten/Kota di Aceh, dan juga di luar Aceh. 


 

PNL adalah kampus pertama di Aceh yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Pada tahun 2023, PNL berada di urutan kedua sebagai Perguruan Tinggi Vokasi di Indonesia versi Webometrics Ranking of World Universities. Prestasi tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan kampus vokasi yang saat ini dipimpin Dr(c). Ir. Rizal Syahyadi, ST. M.Eng.Sc. IPM. ASEAN.Eng. APEC.Eng.


 

PNL juga menjadi kampus vokasi pelopor di Aceh dan Sumatera yang membekali lulusan dengan Sertifikat Kompetensi. PNL mulai membekali Sertifikat Kompetensi bagi lulusan sejak tahun 2017. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PNL lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP) RI Nomor : BNSP-LSP-645-ID. 


 

Sedangkan untuk ijazah dan transkrip nilai juga diberikan dalam dua bahasa, indonesia dan bahasa inggris. Sertifikat kompetensi tersebut diberikan kepada setiap lulusan yang sudah diuji kompetensinya oleh asesor LSP PNL. Kompetensi lulusan tersebut diakui oleh negara dan IDUKA secara nasional. Terobosan ini dilakukan PNL agar setiap lulusan mampu bersaing nantinya bukan hanya tingkat nasional, tapi juga global. 


 

Terkait

Momen Maulid Bagi Rapor TPQ HU Serahkan Donasi Untuk Korban Bencana Banjir dan Longsor Aceh

Ahmad Yani Minta PLN Bebaskan Tagihan Listrik Desember–Januari bagi Warga Terdampak Bencana

DEMA FUF dan HmI Ushuluddin Gelar Diskusi Publik Menilai Kejujuran dan Kinerja Pemerintah Aceh Banda Aceh | Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin (DEMA FUF) bekerja sama dengan HmI Komisariat Fakultas Ushuluddin menggelar Diskusi Publik di Warkop MK Kupi Premium, Ulee Kareng, pada 25 November 2025. Kegiatan ini mengusung tema “Menilai Kejujuran dan Kinerja Pemerintah Aceh dalam Politik Perjuangan Aceh.” Dalam forum tersebut, panitia menghadirkan dua pemantik diskusi, yakni Zulfata Al-Ghazali (Direktur Lembaga Inovasi Indonesia) serta Tengku Raja Aulia Habibi (Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry). Keduanya memberikan pandangan kritis terkait dinamika politik Aceh dan kualitas tata kelola pemerintah daerah Ketua DEMA FUF, Zuhari Alvinda Haris, menyampaikan apresiasinya terhadap para pembicara yang dinilai berhasil mendorong peserta untuk berpikir lebih kritis terhadap kebijakan Pemerintah Aceh. “Saya senang melihat bagaimana penyampaian para pemantik mampu menghidupkan diskusi hari ini. Seluruh keresahan peserta terkait isu-isu aktual di Aceh dapat disampaikan secara lugas,” ujar Zuhari, Selasa, 25 November 2025. Ia menambahkan, seharusnya terdapat perwakilan DPR Aceh yang turut hadir sebagai representasi legislatif. Namun, ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh agenda rapat anggaran jelang paripurna DPRA pada 28 November 2025. Sementara itu, Ketua HmI Komisariat Ushuluddin juga menilai kegiatan ini sebagai langkah awal penguatan budaya intelektual mahasiswa. “Diskusi publik seperti ini penting untuk dirawat sebagai ruang pergerakan mahasiswa. Idealnya dilakukan secara berkala, setidaknya seminggu sekali agar semangat perjuangan dan kesadaran kritis tetap terjaga,” ungkapnya. Di balik penyelenggaraan diskusi ini, panitia menegaskan bahwa ruang-ruang seperti ini merupakan upaya membebaskan mahasiswa dari belenggu ketakutan untuk terlibat dalam perumusan arah kebijakan daerah. Selain itu, forum semacam ini menjadi wadah penting untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang seringkali tidak tertampung dalam mekanisme formal pemerintahan. Pada akhirnya, mahasiswa menegaskan kembali perannya sebagai perpanjangan tangan rakyat dalam mengawal stabilitas dan integritas kebijakan publik. Mereka menolak anggapan bahwa mahasiswa tidak layak dilibatkan dalam proses kebijakan. “Mahasiswa adalah agent of change, bukan ‘agent of peng’,” tegas Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry. Maka dari itu, mahasiswa wajib menilai bagaimana kejujuran dan kinerja pemerintah Aceh dalam fase kepemimpinan sekarang. Dan mahasiswa harus sadar akan posisi yang dimilikinya. Zuhari menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah Aceh, karena tidak ada satupun dari pemerintah dan legislatif yang dapat berhadir. "Pada diskusi ini jelas pihak pemerintah tidak bisa memberikan kejelasan yang jujur kepada publik, karena kami sudah mencoba menghubungi pihak pemerintah dan legislatif untuk bisa berhadir dalam diskusi publik ini. Dan jelas publik ingin tahu bagaimana kejujuran pemerintah Aceh dalam bekerja untuk rakyat Aceh. Dan jujur pemerintah Aceh takut mengungkap kebenaran" Jelasnya. Oleh karena itu, Patut menjadi tanda tanya bagi masyarakat, apakah pemerintah Aceh sekarang telah menjalankan fungsi mereka sebagai pemimpin dan perwakilan rakyat di pemerintahan atau tidak. Bahkan mereka takut untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana kinerja yang sebenarnya dari pemerintah Aceh sekarang ini.

Guru Fisika Risna Dewi Raih Penghargaan Sebagai Guru Teladan di MAN 1 Aceh Barat

© 2026 Koran Independen | All rights reserved.