Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pendekatan ini tidak hanya memperlihatkan kepedulian pemerintah terhadap kondisi riil masyarakat, tetapi juga menjadi mekanisme efektif dalam menyusun program pembangunan yang berbasis kebutuhan faktual.
"Dengan melihat langsung kondisi di lapangan, kita bisa memahami bahwa pembangunan yang ideal harus berangkat dari realitas yang ada di masyarakat. Pemkab Aceh Barat telah menunjukkan bahwa mereka benar-benar peduli terhadap nasib warga dan berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat," tambahnya.
Kebijakan berkantor di gampong terpencil ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih partisipatif dan berbasis pada kebutuhan rakyat.
Langkah ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun Aceh Barat yang lebih maju dan sejahtera.