Setya Novanto Dapat Pembebasan Bersyarat usai PK Pangkas Hukuman Korupsi e-KTP

18 Aug 2025 - 14:55
1 dari 2 halaman

Jakarta | Koranindependen.co – Mantan Ketua DPR, Setya Novanto, resmi mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani dua pertiga masa hukuman atas kasus korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Keputusan ini muncul setelah Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) pada Juni 2025, yang memangkas hukumannya dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun penjara.

Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan, Rika Aprianti, menjelaskan pengusulan pembebasan bersyarat bagi Novanto disetujui Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) pada 10 Agustus 2025. Persetujuan tersebut diberikan bersama lebih dari 1.000 warga binaan lain yang memenuhi syarat administratif.

Menurut Rika, Novanto juga telah melunasi kewajibannya berupa denda dan uang pengganti. “Sudah membayar Rp43,7 miliar pidana uang pengganti, dengan sisa Rp5,3 miliar yang telah diselesaikan sesuai ketetapan KPK,” ujarnya.

Novanto sebelumnya divonis hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun, namun melalui putusan PK, masa larangan tersebut dipangkas menjadi 2,5 tahun setelah menjalani pidana pokok. Selain itu, uang pengganti USD 7,3 juta yang dibebankan kepadanya juga dikompensasi dengan Rp5 miliar yang sudah dititipkan ke KPK, sehingga tersisa Rp49 miliar subsider 2 tahun penjara.

Terkait

Kejari Banda Aceh Eksekusi Hukuman Cambuk terhadap Enam Terpidana Pelanggaran Qanun Jinayat

P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Imbau Istri Tidak Meninggalkan Rumah Usai Pertengkaran

DEMA FUF dan HmI Ushuluddin Gelar Diskusi Publik Menilai Kejujuran dan Kinerja Pemerintah Aceh Banda Aceh | Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin (DEMA FUF) bekerja sama dengan HmI Komisariat Fakultas Ushuluddin menggelar Diskusi Publik di Warkop MK Kupi Premium, Ulee Kareng, pada 25 November 2025. Kegiatan ini mengusung tema “Menilai Kejujuran dan Kinerja Pemerintah Aceh dalam Politik Perjuangan Aceh.” Dalam forum tersebut, panitia menghadirkan dua pemantik diskusi, yakni Zulfata Al-Ghazali (Direktur Lembaga Inovasi Indonesia) serta Tengku Raja Aulia Habibi (Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry). Keduanya memberikan pandangan kritis terkait dinamika politik Aceh dan kualitas tata kelola pemerintah daerah Ketua DEMA FUF, Zuhari Alvinda Haris, menyampaikan apresiasinya terhadap para pembicara yang dinilai berhasil mendorong peserta untuk berpikir lebih kritis terhadap kebijakan Pemerintah Aceh. “Saya senang melihat bagaimana penyampaian para pemantik mampu menghidupkan diskusi hari ini. Seluruh keresahan peserta terkait isu-isu aktual di Aceh dapat disampaikan secara lugas,” ujar Zuhari, Selasa, 25 November 2025. Ia menambahkan, seharusnya terdapat perwakilan DPR Aceh yang turut hadir sebagai representasi legislatif. Namun, ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh agenda rapat anggaran jelang paripurna DPRA pada 28 November 2025. Sementara itu, Ketua HmI Komisariat Ushuluddin juga menilai kegiatan ini sebagai langkah awal penguatan budaya intelektual mahasiswa. “Diskusi publik seperti ini penting untuk dirawat sebagai ruang pergerakan mahasiswa. Idealnya dilakukan secara berkala, setidaknya seminggu sekali agar semangat perjuangan dan kesadaran kritis tetap terjaga,” ungkapnya. Di balik penyelenggaraan diskusi ini, panitia menegaskan bahwa ruang-ruang seperti ini merupakan upaya membebaskan mahasiswa dari belenggu ketakutan untuk terlibat dalam perumusan arah kebijakan daerah. Selain itu, forum semacam ini menjadi wadah penting untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang seringkali tidak tertampung dalam mekanisme formal pemerintahan. Pada akhirnya, mahasiswa menegaskan kembali perannya sebagai perpanjangan tangan rakyat dalam mengawal stabilitas dan integritas kebijakan publik. Mereka menolak anggapan bahwa mahasiswa tidak layak dilibatkan dalam proses kebijakan. “Mahasiswa adalah agent of change, bukan ‘agent of peng’,” tegas Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry. Maka dari itu, mahasiswa wajib menilai bagaimana kejujuran dan kinerja pemerintah Aceh dalam fase kepemimpinan sekarang. Dan mahasiswa harus sadar akan posisi yang dimilikinya. Zuhari menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah Aceh, karena tidak ada satupun dari pemerintah dan legislatif yang dapat berhadir. "Pada diskusi ini jelas pihak pemerintah tidak bisa memberikan kejelasan yang jujur kepada publik, karena kami sudah mencoba menghubungi pihak pemerintah dan legislatif untuk bisa berhadir dalam diskusi publik ini. Dan jelas publik ingin tahu bagaimana kejujuran pemerintah Aceh dalam bekerja untuk rakyat Aceh. Dan jujur pemerintah Aceh takut mengungkap kebenaran" Jelasnya. Oleh karena itu, Patut menjadi tanda tanya bagi masyarakat, apakah pemerintah Aceh sekarang telah menjalankan fungsi mereka sebagai pemimpin dan perwakilan rakyat di pemerintahan atau tidak. Bahkan mereka takut untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana kinerja yang sebenarnya dari pemerintah Aceh sekarang ini.

Aktivis Simeulue Desak Hukuman Mati bagi Pelaku Pembunuhan Alm. Arjun di Masjid Agung Sibolga

© 2026 Koran Independen | All rights reserved.