Dalam konteks demokrasi lokal, transparansi bukan hanya menyampaikan data, melainkan juga membuka proses. Aparat dan pemerintah daerah tidak cukup sekadar membantah, tetapi harus segera membentuk tim investigasi independen yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan media. Dengan begitu, klarifikasi bukan menjadi alat pembungkaman, melainkan jembatan menuju rekonsiliasi.
Apalagi isu yang diperdebatkan menyangkut kabar kematian dalam demonstrasi—sebuah hal yang menyentuh hak dasar warga untuk hidup dan hak publik atas informasi yang benar. Jika benar ada korban, negara wajib menghadirkan keadilan serta pemulihan sosial. Jika tidak, klarifikasi harus dilakukan secara terbuka dengan bukti yang bisa diverifikasi publik. Sayangnya, dalam kasus Pati, mekanisme transparansi itu belum berjalan dengan sistematis.[aga]