Prosedur pengurusan perizinan dan pembiayaan usaha di Aceh masih berat bagi pelaku UMKM. Meski sistem OSS sudah diterapkan, banyak pengusaha kecil kesulitan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) karena tata cara yang rumit dan pemahaman klasifikasi usaha yang kompleks. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah di beberapa KAbupaten dan Kota menyiapkan pendampingan. Langkah ini mencerminkan bahwa banyak syarat administratif belum mudah dipenuhi tanpa fasilitasi.
Selain itu, literasi keuangan UMKM di Aceh masih rendah, ditambah minimalnya pelatihan kewirausahaan berbasis digital, membuat banyak usaha kecil sulit memanfaatkan layanan perbankan. Misalnya, usaha di Aceh banyak menangani masalah layanan akses keuangan, sehingga Masyarakat Ekonomi Syariah Aceh mendorong kolaborasi dengan BI untuk meningkatkan literasi dan akses finansial. Ringkasnya, dukungan administratif dan edukasi masih diperlukan agar prosedur perizinan dan pendanaan tidak lagi menjadi hambatan bagi pertumbuhan UMKM Aceh.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Secara keseluruhan, ada delapan faktor utama yang menahan pertumbuhan ekonomi Aceh 2013–2023: (1) rendahnya daya tarik investasi (karena regulasi kompleks dan promosi lemah), (2) infrastruktur fisik dan digital yang tidak merata, (3) ketergantungan ekonomi pada sumber daya primer dan ketimpangan wilayah, (4) sosial dan pengumpulan penduduk terhadap proyek investasi, (5) praktik korupsi perizinan yang menambah biaya tersembunyi, (6) peran perbankan dalam investasi dan UKM, (7) akses terhadap UMKM yang sulit dan literasi keuangan rendah, serta (8) prosedur administratif yang berat bagi pelaku usaha.
Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan terpadu. Pengembangan infrastruktur konektivitas dan utilitas (jalan, pelabuhan, listrik, internet) harus dipercepat agar biaya logistik dan operasional turun. Regulasi dan birokrasi perlu menyeimbangkan reformasi perizinan berbasis digital (OSS) serta penegakan integritas (pengawasan anti-korupsi) akan meningkatkan kepercayaan investor. Pemerintah juga harus memperluas akses pembiayaan formal, misalnya memperkuat jaringan KUR, kredit produktif, serta keuangan syariah inklusif agar modal dapat menjangkau lebih banyak usaha kecil dan proyek menengah.