Wagub Fadhlullah Hadiri Rakor Kemendagri, Pastikan Aceh Siap Sukseskan Program 3 Juta Rumah

Mendagri juga menekankan pentingnya kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini bertujuan agar harga rumah yang dibangun oleh pengembang tetap terjangkau bagi rakyat kecil.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyatakan kesiapannya untuk segera menyelaraskan regulasi di daerah agar program ini dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh.

"Kita di Aceh sangat mendukung penuh inisiatif Presiden Prabowo ini. Arahan Pak Mendagri soal pembebasan retribusi PBG dan BPHTB akan segera kita tindak lanjuti melalui regulasi di daerah (Perkada)," ujar Dek Fadh di sela-sela kegiatan tersebut.

Lebih lanjut, Fadhlullah menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan memangkas hambatan birokrasi, terutama melalui optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) agar proses perizinan tidak menjadi penghalang bagi percepatan pembangunan rumah MBR.

"Intinya, jangan sampai birokrasi menghambat hak rakyat untuk punya rumah. Kita ingin masyarakat Aceh, terutama yang kurang mampu, bisa merasakan langsung manfaat dari program 3 juta rumah ini dengan proses yang mudah dan harga yang murah," tambahnya.