Terakhir, soal daya tawar ke pusat. Secara aritmetika politik, benar bahwa lebih banyak provinsi berarti lebih banyak kursi representasi. Namun daya tawar tidak hanya ditentukan oleh jumlah aktor, melainkan juga oleh kualitas agenda dan konsolidasi kepentingan. Fragmentasi justru berpotensi melemahkan posisi jika tidak terkoordinasi dengan baik.
Jadi, apakah ALA–ABAS adalah solusi untuk polemik JKA? Jawaban jujurnya belum tentu. Pemekaran bisa menjadi bagian dari solusi, tetapi bukan solusi itu sendiri. Ia perlu didahului oleh kajian serius berbasis data, proyeksi fiskal, kapasitas layanan kesehatan, struktur ekonomi daerah, hingga simulasi keberlanjutan JKA dalam skenario provinsi baru.
Tanpa itu, pemekaran berisiko menjadi jawaban yang terasa intuitif, tetapi tidak menyentuh akar masalah. Dan dalam konteks layanan kesehatan publik, kesalahan desain bukan sekadar soal efisiensi, ia langsung menyentuh kualitas hidup masyarakat.