Mengeluarkan Aceh Singkil dan Subulussalam dari calon Provinsi ABAS berarti mengurangi potensi pendapatan asli daerah, mempersempit basis ekonomi, serta melemahkan konektivitas kawasan barat selatan Aceh dengan wilayah perbatasan. Padahal, dalam jangka panjang, kedua daerah ini berpotensi menjadi gerbang ekonomi baru yang menghubungkan Aceh dengan kawasan pantai barat Sumatera. Dengan kata lain, pemekaran tanpa memasukkan kedua wilayah tersebut berisiko menghasilkan provinsi baru yang secara administratif terbentuk, tetapi kurang kuat secara fiskal dan ekonomi.
Oleh karena itu, sebelum wacana pemekaran semakin jauh berkembang, diperlukan kajian ulang yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan data ekonomi, sejarah, budaya, konektivitas wilayah, dan proyeksi kemandirian fiskal. Pemekaran wilayah tidak boleh sekadar menjadi euforia dan emosional sesaat, menjadi agenda politik jangka pendek, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan jangka panjang yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Provinsi ABAS yang kuat bukan hanya provinsi yang memiliki batas administratif baru, melainkan provinsi yang dibangun di atas fondasi sejarah yang utuh, identitas budaya yang sama, serta basis ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kerangka itu, memasukkan Aceh Singkil dan Subulussalam bukan sekadar soal menambah luas wilayah, melainkan memastikan bahwa masa depan barat selatan Aceh dibangun secara lebih adil, rasional, dan visioner.