Dalam konteks Aceh, Malik Musa menilai pemerintah daerah perlu lebih fokus menyusun agenda strategis serta memperkuat diplomasi dengan Pemerintah Pusat. Menurutnya, Aceh memiliki kekhususan sekaligus potensi besar yang harus diterjemahkan ke dalam program pembangunan konkret, mulai dari penguatan konektivitas, pengembangan pelabuhan bertaraf internasional, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penyelesaian berbagai persoalan yang belum menemukan kepastian.
Ia juga mengingatkan pentingnya menyelesaikan persoalan masyarakat secara terbuka dan tidak berlarut-larut. Setiap aspirasi, menurutnya, membutuhkan saluran komunikasi yang jelas agar tidak berkembang menjadi ketidakpuasan yang lebih besar.
Pemerintah, kata Malik Musa, perlu hadir dengan perencanaan yang matang, kebijakan yang konsisten, serta keberanian menyelesaikan persoalan secara adil sehingga energi masyarakat dapat diarahkan pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
Sebagai akademisi dan Ketua PWM Aceh, Malik Musa mengajak masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai dorongan untuk menghadirkan karya nyata dalam kehidupan sosial.
“Sebagai warga yang mencintai tanah air, kita harus membuktikannya dengan kerja dan karya nyata. Kalau ada persoalan ekonomi dan kemasyarakatan, kita harus bergerak. Jangan hanya berhenti pada wacana. Karya yang kita lakukan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Malik Musa juga menilai Pemerintah Pusat perlu terus memberikan perhatian kepada Aceh mengingat daerah ini memiliki sejarah, kekhususan, serta kontribusi besar dalam perjalanan Republik Indonesia.