Gubernur Mualem Intruksikan Percepat Penyediaan Lahan Integrasi dan Penataan HGU

Plt. Sekda Taufik dalam rapat menyebutkan semua SKPA terkait untuk segera menindaklanjuti intruksi Gubernur Mualem.  “Kami minta semua SKPA terkait dapat bekerjasama dengan baik dan cepat sesuai arahan Gubernur,” katanya.

Kepala BRA Jamaluddin, menjelaskan, bahwa Gubernur telah mengarahkan BRA untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian ATR/BPN, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), dan beberapa kementerian terkait untuk proses percepatan penyediaan lahan reintegrasi.

Dalam rapat, Jamaluddin menjelaskan bahwa dari koordinasi tersebut menghasilkan lahan seluas 4.990 hektar di lima kabupaten di Aceh dengan seumber dana dari BPDP.  “Mekanisme pelaksanaan melalui program khusus yang dikaitkan dengan reintegrasi. Tahun depan kita juga akan mendapat tambahan sekitar 4000an hektar lagi,” kata Jamaluddin. 

“Untuk itu butuh strategi percepatan. Kami harap kawan-kawan dari sektor kehutanan dapat mempercepat ini semua, terutama strategi alih fungsi lahan ke  APL (areal penggunaan lain) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, kita berharap juga dari lahan HGU yang sudah tidak dimanfaatkan.”

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPHL Kemenhut Mahyuddin, menyatakan untuk proses percepatan maka dibutuhkan Intruksi Presiden. “Ini bisa memangkas waktu dan prosedur normal dengan tidak menghilangkan substansi dan tetap dalam kerangka aturan,” katanya.

Sedangkan Kakanwil BPN Aceh Arinaldi menyatakan ada potensi sekitar 15.700 hektare lahan HGU yang tidak diperpanjang dan ada sekitar 24.000 hektare dari plasma yang belum dilepaskan oleh perusahaan.