KEPALA INSPEKTORAT DIBEBASKAN, KETUM HMI USHULUDIN DESAK DPRA ACEH SEGERA SUSUN QANUN KHUSUS TERKAIT LGBTQ: JANGAN BIARKAN KEKOSONGAN REGULASI MENJADI PERSOALAN BERULANG

BANDA ACEH — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, MJ Thabari, secara tegas mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Pemerintah Aceh untuk segera mengambil langkah legislasi terkait penguatan regulasi pencegahan dan penanganan persoalan LGBTQ di Aceh.

Desakan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya kasus dugaan jarimah liwath yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD dan seorang pria berinisial AM. Perkembangan perkara tersebut kembali membuka perdebatan publik mengenai keterbatasan rumusan hukum jinayat dalam menangani perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

Menurut MJ Thabari, persoalan ini tidak boleh hanya dipandang sebagai kasus individual, tetapi harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap efektivitas regulasi syariat Islam di Aceh.

“DPRA jangan hanya menjadi penonton ketika persoalan sosial dan penegakan syariat Islam menjadi perdebatan publik. Lembaga legislatif harus menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum. Kami mendesak DPRA segera menginisiasi pembahasan regulasi yang lebih komprehensif, bukan terus membiarkan persoalan ini berulang tanpa penyelesaian legislasi,” tegas MJ Thabari.

Ia menilai, Aceh memiliki kekhususan dalam menjalankan syariat Islam yang harus diikuti dengan perangkat hukum yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan. Karena itu, setiap kekurangan dalam regulasi yang ada harus dievaluasi melalui mekanisme pembentukan qanun yang sah.

1. DPRA HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEPASTIAN HUKUM

MJ Thabari menegaskan bahwa DPRA memiliki fungsi legislasi yang tidak boleh dijalankan secara pasif. Persoalan yang mencuat dalam kasus mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana telah diubah melalui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025.

Dalam perkembangan pemberitaan pada 13 November 2026, Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh menjelaskan bahwa unsur tindak pidana dalam Pasal 63 ayat (1) belum terpenuhi berdasarkan penelitian berkas perkara. Sementara itu, kedua pihak yang menjadi tersangka telah dikeluarkan dari tahanan setelah masa penahanan berakhir.

Kondisi tersebut, menurut MJ Thabari, harus menjadi bahan evaluasi kelembagaan.