KEPALA INSPEKTORAT DIBEBASKAN, KETUM HMI USHULUDIN DESAK DPRA ACEH SEGERA SUSUN QANUN KHUSUS TERKAIT LGBTQ: JANGAN BIARKAN KEKOSONGAN REGULASI MENJADI PERSOALAN BERULANG

“Jangan sampai penegakan hukum menghadapi persoalan yang sama berulang kali karena rumusan aturan tidak mampu menjawab persoalan di lapangan. Kalau memang terdapat kekurangan norma, maka tugas DPRA dan Pemerintah Aceh adalah mengkajinya secara serius. Jangan menunggu muncul kasus berikutnya baru kemudian sibuk memberikan pernyataan,” ujarnya.

Ia mendorong agar DPRA:

* Memasukkan evaluasi regulasi terkait persoalan LGBTQ ke dalam agenda legislasi.
* Membuka ruang konsultasi publik dengan ulama, akademisi, ahli hukum, dan masyarakat.
* Mengkaji secara mendalam ketentuan mengenai jarimah liwath dan ketentuan lain yang berkaitan.
* Memastikan setiap rumusan norma memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
* Memperkuat program edukasi, pembinaan keagamaan, pencegahan kekerasan seksual, dan perlindungan masyarakat.
* Menyampaikan perkembangan pembahasan kepada masyarakat secara transparan.

2. JANGAN HANYA BERBICARA SYARIAT, TETAPI HADIRKAN KEBIJAKAN YANG NYATA

Lebih lanjut, MJ Thabari menilai bahwa pelaksanaan syariat Islam tidak cukup hanya melalui slogan dan seruan moral. Dibutuhkan kebijakan yang konkret, pengawasan yang konsisten, serta penegakan hukum yang tidak tebang pilih.

Ia menekankan bahwa pengaturan mengenai persoalan LGBTQ harus dibahas berdasarkan kajian keislaman, hukum, sosial, dan konstitusional. Pengaturan harus berfokus pada perbuatan yang secara jelas diatur sebagai pelanggaran hukum, bukan menghukum seseorang semata-mata berdasarkan identitas, dugaan, atau stigma sosial.

“Syariat Islam harus ditegakkan dengan ilmu, keadilan, dan kepastian hukum. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat melakukan penghakiman sendiri. Tidak boleh ada kekerasan, persekusi, maupun tuduhan tanpa bukti. Penegakan hukum harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan aturan yang sah,” tambahnya.

Menurutnya, pemerintah juga harus memperkuat pendidikan keluarga, pembinaan generasi muda, pendidikan agama, dan literasi sosial sebagai bagian dari upaya pencegahan.

3.KASUS INSPEKTORAT HARUS DISELESAIKAN SECARA HUKUM, BUKAN MENJADI KONSUMSI FITNAH