KEPALA INSPEKTORAT DIBEBASKAN, KETUM HMI USHULUDIN DESAK DPRA ACEH SEGERA SUSUN QANUN KHUSUS TERKAIT LGBTQ: JANGAN BIARKAN KEKOSONGAN REGULASI MENJADI PERSOALAN BERULANG

MJ Thabari menegaskan bahwa perkara mantan Kepala Inspektorat harus tetap ditangani berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pengeluaran tersangka dari tahanan karena berakhirnya masa penahanan tidak serta-merta berarti perkara telah dihentikan atau seseorang telah dinyatakan bersalah.

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum dan lembaga terkait memberikan penjelasan yang transparan mengenai perkembangan perkara tersebut.

“Jangan ada perlakuan istimewa karena jabatan, kedekatan, maupun kekuasaan. Tetapi jangan pula ada penghakiman tanpa proses hukum. Semua pihak harus ditempatkan sama di hadapan hukum. Jika ada dugaan pelanggaran, selesaikan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

Menurutnya, kasus ini juga harus menjadi pelajaran bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan administratif yang besar. Integritas, profesionalitas, dan keteladanan aparatur pemerintahan harus menjadi perhatian serius dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh.

4.HMI MENDORONG DPRA TIDAK MENUNDA EVALUASI LEGISLASI

Sebagai penutup, MJ Thabari menyatakan bahwa HMI Komisariat Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry mendorong DPRA agar tidak menunda evaluasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Ia menegaskan bahwa kritik ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik, pelaksanaan syariat Islam, serta kepastian hukum di Aceh.

“DPRA harus berani mengambil sikap. Jangan sampai persoalan yang menyangkut kepastian hukum masyarakat hanya menjadi perdebatan sesaat. Kami meminta adanya langkah konkret, agenda pembahasan yang jelas, dan keterlibatan publik. Aceh membutuhkan regulasi yang kuat, adil, dan dapat dilaksanakan, bukan sekadar pernyataan politik,” tutup MJ Thabari.