Nova Telah Gagal Dalam Memimpin Aceh

Redaksi 08 Agustus 2021 | 07:08 47
Nova Telah Gagal Dalam Memimpin Aceh

Oleh : Tarmizi Age

OPINI | Koranindependen.co - Memperhatikan apa yang terjadi di Aceh selama ini, terutama saat Aceh dibawah pimpinan gubernur Nova Iriansyah yang tanpa wakil, aceh kembali dirundung malang dengan isu sensasional  yaitu Aceh termiskin di sumatra dan pertubuhan ekonomi Aceh terendah di Sumatera

Hal ini sebagaimana disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan II tahun 2021 sebesar 2,56%. Pertumbuhan itu disebut paling rendah bila dibandingkan provinsi lain di Sumatera.

Kondisi ini sesungguhnya menjadikan rakyat Aceh hidup dalam keadaan rugi dibawah gubernur Nova Iriansyah, dengan anggaran Aceh trilliunan rupiah termasuk uang Otonomi khusus (Otsus) yang cukup banyak.

Selain dana Otsus, pembiayaan pembangunan di Aceh sesuai DIPA 2020 yang diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, pada 4 November 2019 lalu,  berjumlah Rp 37,169 triliun adalah dengan rincian Dana Bagi Hasi Pajak Rp 604,324 miliar, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp 486,161 miliar, dan Dana Alokasi Umum Rp 16,011 triliun.

Kemudian, dana Alokasi Khusus Fisik Rp 2,708 triliun, Dana Alokasi Khusus Nonfisik Rp 3,418 triliun, Dana Intensif Daerah Rp 514,919 miliar, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp 8,374 triliun, dan Dana Desa Rp 5,050 triliun.

Jika dikelola dengan baik dana sebanyak itu harusnya rakyat Aceh sudah maju dan sejahtera sesuai anggaran. Contohnya,sebuah toko yang memiliki modal banyak tapi akibat dikelola dengan tidak baik, maka akan berakibat pada tidak berkembang.

Hal ini terjadi dimungkinkan akibat kurangnya kemampuan gubernur Nova dalam mendesain pembangunan Aceh sesuai anggaran dan lemahnya sikap kontrol parlemen terhadap kinerja eksekutif.

Dalam membangun Aceh, Tarmizi Age melihat Eksekutif Aceh dibawah pimpinan seorang gubernur Nova Iriansyah tanpa wakil, cukup berani mengeksekusi setiap keinginan dan rencana serta programnya, begitu juga sampai pada silpa yang cukup banyak.

Saya tidak bisa mempastikan, apakah program yg dijalankan pemerintah Aceh selama ini semuanya diketahui Legislatif maksudnya anggota Parlemen (DPRA) atau tidak, sehingga berkemungkinan lolos dan terlepas dari kontrol parlemen.

Jumlah anggota Parlemen yaitu Legislatif (DPRA) mencapai 81 orang, ini bukan jumlah yang kecil berbanding 1 orang gubernur tanpa wakil lagi, namun ada kemungkinan kelihatannya Legislatif masih belum berani menggunakan hak-haknya dalam membendung dan menghadang serta mengontrol kinerja pemerintah yang dianggap tidak memberi kesejahteraan kepada rakyat Aceh.

Hal ini telah membuat seorang gubernur kelihatan bisa bikin 81 anggota dewan seakan-akan tidak berdaya, sehingga rakyat harus pasras apa adanya.

Dengan dana trilliunan rupiah, plus dana Otsus dan dana-dana lainnya ternyata Eksekutif + Legislatif masih belum bisa mewujudkan kehidupan untuk rakyat Aceh yang lebih maju dan sejahtera, sehingga tidak sedikit yang terpaksa harus hijrah ke daerah lain dan keluar negeri untuk mencari kebutuhan hidup karena di Aceh berkemungkinan tidak ada solusi.

*Tarmizi Age adalah mantan kombatan GAM Denmark yang kini menetap di Banten.