Judi Online: Surga Hiburan atau Pelopor Kehancuran?

3 Jul 2024 - 20:17
Safira Hafiza Zahwa
2 dari 3 halaman


 

Orang-orang yang terjerat judi online ini kebanyakan tidak menyadari ada banyak sekali dampak buruk yang timbul akibat perbuatan mereka, dua di antaranya adalah dampak pada ekonomi dan psikologis mereka. Dampak ekonomi dari kecanduan judi online ini sangat signifikan. Individu yang terperangkap dalam kebiasaan ini sering kali menggunakan tabungan, dana darurat, bahkan pinjaman untuk terus berjudi. Mereka bisa kehilangan seluruh harta benda mereka dalam waktu singkat. 


 

Hal ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan pribadi mereka, tetapi juga dapat membawa dampak buruk pada keluarga mereka. Lalu jika dilihat dari dampak psikologis yang ditimbulkan, kecanduan judi online, seperti bentuk kecanduan lainnya, memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental dan emosional seseorang. 


 

Dari perspektif psikologi, kecanduan ini dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan individu, mulai dari kesejahteraan emosional hingga hubungan sosial dan fungsi kognitif. Dampak lainnya dapat berupa munculnya stres dan kecemasan, Individu yang kecanduan judi online sering kali mengalami tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. 


 

Ketidakpastian hasil permainan, tekanan untuk menang kembali uang yang hilang, dan perasaan bersalah atau malu karena kerugian finansial dapat menyebabkan stres hingga depresi, sehingga hal ini dapat memperburuk kondisi mental individu. Lalu individu juga dapat mengalami gangguan kontrol diri, di mana individu kesulitan untuk mengendalikan dorongan mereka untuk berjudi meskipun menyadari konsekuensi negatifnya. 


 

Ini dapat berhubungan dengan gangguan impulsif, di mana individu menunjukkan perilaku yang tidak terencana dan berisiko tinggi tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, juga kerusakan hubungan sosial, kecanduan judi online juga dapat menyebabkan kerusakan serius pada hubungan sosial dan keluarga. 

Terkait

DEMA FUF dan HmI Ushuluddin Gelar Diskusi Publik Menilai Kejujuran dan Kinerja Pemerintah Aceh Banda Aceh | Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin (DEMA FUF) bekerja sama dengan HmI Komisariat Fakultas Ushuluddin menggelar Diskusi Publik di Warkop MK Kupi Premium, Ulee Kareng, pada 25 November 2025. Kegiatan ini mengusung tema “Menilai Kejujuran dan Kinerja Pemerintah Aceh dalam Politik Perjuangan Aceh.” Dalam forum tersebut, panitia menghadirkan dua pemantik diskusi, yakni Zulfata Al-Ghazali (Direktur Lembaga Inovasi Indonesia) serta Tengku Raja Aulia Habibi (Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry). Keduanya memberikan pandangan kritis terkait dinamika politik Aceh dan kualitas tata kelola pemerintah daerah Ketua DEMA FUF, Zuhari Alvinda Haris, menyampaikan apresiasinya terhadap para pembicara yang dinilai berhasil mendorong peserta untuk berpikir lebih kritis terhadap kebijakan Pemerintah Aceh. “Saya senang melihat bagaimana penyampaian para pemantik mampu menghidupkan diskusi hari ini. Seluruh keresahan peserta terkait isu-isu aktual di Aceh dapat disampaikan secara lugas,” ujar Zuhari, Selasa, 25 November 2025. Ia menambahkan, seharusnya terdapat perwakilan DPR Aceh yang turut hadir sebagai representasi legislatif. Namun, ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh agenda rapat anggaran jelang paripurna DPRA pada 28 November 2025. Sementara itu, Ketua HmI Komisariat Ushuluddin juga menilai kegiatan ini sebagai langkah awal penguatan budaya intelektual mahasiswa. “Diskusi publik seperti ini penting untuk dirawat sebagai ruang pergerakan mahasiswa. Idealnya dilakukan secara berkala, setidaknya seminggu sekali agar semangat perjuangan dan kesadaran kritis tetap terjaga,” ungkapnya. Di balik penyelenggaraan diskusi ini, panitia menegaskan bahwa ruang-ruang seperti ini merupakan upaya membebaskan mahasiswa dari belenggu ketakutan untuk terlibat dalam perumusan arah kebijakan daerah. Selain itu, forum semacam ini menjadi wadah penting untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang seringkali tidak tertampung dalam mekanisme formal pemerintahan. Pada akhirnya, mahasiswa menegaskan kembali perannya sebagai perpanjangan tangan rakyat dalam mengawal stabilitas dan integritas kebijakan publik. Mereka menolak anggapan bahwa mahasiswa tidak layak dilibatkan dalam proses kebijakan. “Mahasiswa adalah agent of change, bukan ‘agent of peng’,” tegas Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry. Maka dari itu, mahasiswa wajib menilai bagaimana kejujuran dan kinerja pemerintah Aceh dalam fase kepemimpinan sekarang. Dan mahasiswa harus sadar akan posisi yang dimilikinya. Zuhari menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah Aceh, karena tidak ada satupun dari pemerintah dan legislatif yang dapat berhadir. "Pada diskusi ini jelas pihak pemerintah tidak bisa memberikan kejelasan yang jujur kepada publik, karena kami sudah mencoba menghubungi pihak pemerintah dan legislatif untuk bisa berhadir dalam diskusi publik ini. Dan jelas publik ingin tahu bagaimana kejujuran pemerintah Aceh dalam bekerja untuk rakyat Aceh. Dan jujur pemerintah Aceh takut mengungkap kebenaran" Jelasnya. Oleh karena itu, Patut menjadi tanda tanya bagi masyarakat, apakah pemerintah Aceh sekarang telah menjalankan fungsi mereka sebagai pemimpin dan perwakilan rakyat di pemerintahan atau tidak. Bahkan mereka takut untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana kinerja yang sebenarnya dari pemerintah Aceh sekarang ini.

Mafia Politik di Tanah Rencong: Hidup atau mati!

Persabar Siap Tampil Maksimal Hadapi Bintang Aceh FC, Pelatih Janji Sajikan Hiburan untuk Publik Aceh Barat

Hadiri Upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2025, Ketua DPRK Aceh Barat Ajak Santri Terus Menjadi Pelopor Moderasi dan Persatuan Bangsa

© 2026 Koran Independen | All rights reserved.