Dialog Kebangsaan di Pendopo Bupati, Kapolres Aceh Barat Tegaskan Polri Tak Pernah Halangi Aksi Mahasiswa

Isu pertambangan ilegal juga menjadi salah satu topik hangat yang dibahas. Kapolres menjelaskan bahwa pengurusan izin tambang, khususnya dalam skema pertambangan rakyat, masih menjadi tantangan karena harus melalui pemerintah pusat. Banyak masyarakat yang akhirnya memilih jalur ilegal karena kesulitan tersebut.

“Kami memahami kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun demikian, kami telah mendorong agar pemerintah daerah dan legislatif bisa mengusulkan penerbitan izin tambang rakyat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Ini bisa menjadi solusi legal yang berpihak pada masyarakat,” terang AKBP Yogi.