Ketum DPN PERMAHI Azhar Sidiq Tegaskan Batas Kewenangan MKMK Dalam Polemik Keppres Hakim MK

2 dari 3 halaman

“PERMAHI memandang persoalan ini sebagai isu sistem ketatanegaraan. Prinsip dasarnya jelas, sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Artinya, setiap tindakan dan kewenangan lembaga negara harus memiliki dasar konstitusional yang tegas,” ujar Azhar.

Azhar menjelaskan bahwa Pasal 24C UUD 1945 mengatur secara limitatif kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, keberadaan MKMK diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang menempatkan MKMK sebagai instrumen penegakan kode etik untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim konstitusi.

“Secara normatif, MKMK adalah organ etik. Ia bukan lembaga peradilan tata usaha negara. Adapun Keputusan Presiden merupakan produk hukum administrasi negara yang tunduk pada rezim Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan mekanisme pengujiannya berada dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya,” jelasnya.

Azhar menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan etik dan kepastian hukum dalam sistem checks and balances antar lembaga negara.

Halaman Selanjutnya

Ketum DPN PERMAHI Azhar Sidiq: Tegaskan Batas Kewenangan MKMK dalam Polemik Keppres Hakim MK

Terkait

PERMAHI Aceh Desak Keterbukaan Pokir DPRA di Tengah Lambatnya Pemulihan Bencana

Wagub Aceh Fadlullah Dampingi Mendagri, Tegaskan Percepatan Pemulihan di Aceh Tamiang

BSI Kembali Tegaskan Posisi sebagai Pembayar Zakat Terbesar di Indonesia, Salurkan Rp289 Miliar melalui BAZNAS RI untuk Penguatan Ekonomi Umat

Kolaborasi Tgk Azhar Kiran, PT. Nur ramadhan dan Donatur Yogyakarta Hadirkan Sumur Wakaf di Desa Kiran Dayah Kabupaten Pidie Jaya sebagai Solusi kekurangan Air Bersih.