Relasi Kuasa di Dalam Politik

Redaksi 23 November 2020 | 11:28 65
Relasi Kuasa di Dalam Politik

Badratul Nadilla Mahasiswi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Oleh Badratul Nadilla
Mahasiswi UIN Ar-Raniry
Banda Aceh
    

Politik merupakan institusi pembentukan pembagian kekuasaan atau disebut sebagai relasi kuasa. Dalam masyarakat yang berproses dalam membuat keputusan di dalam sebuah negara, yang disebut juga dengan pusat kekuasaan. Kekuasaan yang terdapat di dalam politik berlangsung dalam berbagai arena, seperti pembuatan, penerapan, dan evaluasi dari kebijakan publik.

Arti lainnya yang lebih mudah dipahami adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan demokrasi, partai, dan kebijakan disebut juga dengan politik.politik juga disebut seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan baik itu kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Sedangkan budaya politik merupakan seperangkat sikap, kepercayaan, dan perasaan terhadap politik yang terjadi di suatu negara dalam rentang waktu tertentu.    

Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi akibat terjangkitnya virus COVID-19 yang mematikan seluruh sektor ekonomi. Tak hanya menyerang fisik kehadiran virus corona di tengah masyarakat ini membuat kita menjadi panik, dengan mempertimbangkan segala kemungkinan akhirnya Indonesia memberlakukan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang bertujuan untuk menyudahi penyebaran COVID-19 yang semakin luas.

Untuk menutupi krisis ekonomi yang terjadi di masyarakat, pemerintah menyiapkan beberapa alokasi anggaran dana yang akan diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat menengah kebawah yang tidak berpenghasilan selama kehadiran virus corona ini.

Anggaran dana yang disiapkan pemerintah yang akan dialokosikan khusus kepada masyarakat untuk pencegahan dan penanganan wabah virus Corona mencapai 62 triliun rupiah. Dana yang relative besar untuk penanggulangan wabah Corona ini. Namun disisi lain, besarnya anggaran dana yang disalurkan menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan dana oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menteri Keuangan bahkan telah mengatakan akan menindaklanjuti oknum-oknum yang melakukan korupsi dana tersebut. Tindakan korupsi tersebut merupakan salah satu contoh dari relasi kuasa yang dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap rakyat. Meraka merasa bahwa anggaran tersebut boleh saja mereka pakai dan merasa memiliki terhadap rakyat, hal semena-mena tersebut menimbulkan kekhawatiran akan korupsi dana ini bukan tanpa alasan.

Sejumlah kasus korupsi penggunaan dana bencana sudah sangat sering terjadi, seperti pada bencana tsunami Aceh, Nias, Lombok dan dan dana lainnya yang masuk ke kantong penjabat negara. Karena alasan bencana dan darurat, maka uang miliaran rupiah sering digelontarkan tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas. Atas dasar itulah pihak pihak atas yang kehilangan harga diri memakan habis dana itu untuk memperkaya diri sendiri. 

Meskipun korupsi dana bantuan marak terjadi dengan ratusan pelaku yang sudah diadili. Tapi nyatanya tak ada satupun yang dijatuhi hukuman mati. Biasanya hanya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Padahal kesalahan mereka jika dibalas dengan nyawa juga tidak akan setimpal. Mereka selalu mempunyai alibi-alibi untuk membabaskan diri entah itu dilakukan dengan proses orang dalam atau menyerahkan uang didepan. 

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik korupsi dana bantuan seperti dana yang disalurkan untuk memberantas virus Corona. Upaya pertama yaitu dari pemerintah dan lembaga hukum harus sangat tegas dalam menertibkan jalannya dana. Dan memberikan peringatan hukum yang  disertai sanksi tegas kepada aparat yang melakukan tindak korupsi. Stategi ini dilakukan untuk menekan tingkat penjahat korupsi agar dapat menimbang dan menekan niat korupsi.

Pengelolaan dana bantuan harus transparan dan diketahui umum, serta akuntabel. Setaip instansi yang terlibat harus mengumumkan dengan pasti setiap rupiah penggunaan dana tersebut, dengan mengumumkan secara berkala. Untuk menghindari kecurigaan sekaligus menutup celah bagi para koruptor untuk melakukan tindak korupsi.

Selanjutnya membuat sebuah gugus tugas yang akan menerima pengaduan dari masyarakat dan dapat mengawasi dana khusus yang disalurkan, atau membentuk tim yang dikomandai oleh orang orang yang bertanggungjawab dan mempunyai nilai sosial tinggi sehingga dana bencana yang akan diberikan kepada masyarakat dapat tersalurkan semuanya. 

Krisis ekonomi yang terjadi, serta kepanikan terhadap segala sektor kehidupan lantas tidak membuat para koruptor mundur untuk meraup uang. Padahal kalau dipikir-pikir bencana yang sedang menimpa kita ini membutuhnya banyak sekali angran dana untuk tetap melangsungkan kehidupan.

Tapi para koruptor tetap saja menjalankan misinya, tanpa adanya rasa kemanusian dan rasa tanggungjawab untuk melindungi negaranya, dari tindak kejahatan korupsi yang dilakukan, banyak diantaranya merupakan aparat negara, yang semestinya merekalah yang paling paham bagaimana kondisi kita saat ini. Bukan malah memanfaatkan keadaan yang akan memperparah kehidupan sosial masyarakat.

Contoh relasi kuasa lainnya yaitu seperti korupsi yang ada di pasar. Di dalam politik dan budaya organisasi yaitu tindakan korupsimerupakan suatu tindakan menyeleweng yang dilakukan oleh sejumlah orang demi mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. korupsi yang dilakukan pun beragam mulai dari memanipulasi dana yang disalurkan kepada masyarakat atau tindak kejahatan lain di pasar.

Pasar adalah tempat berlangsungnya kegiatan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan, transaksi jual beli juga terjadi didalamnya. Pembangunan pasar juga terus diperluas oleh pemerintah supaya masyarakat nyaman dalam melakukan interaksi, maka tidak heran bahwa pasar menjadi salah satu tempat tindak korupsi dilakukan.

Tindak korupsi atau kecurangan yang dilakukan dipasar seperti mengurangi timbangan, penyimpanan barang untuk menaikkan harga, kasus daging glonggong, yaitu daging sapi atau ayam yang disuntikkan air kedalamnya agar berat timbangannya bertambah, Mengolah daging babi sehingga mirip dengan daging sapi lalu diperjual belikan dengan harga yang lebih murah. komposisi dari emas/logam mulia yang tidak sesuai.

Dari sejumlah kasus tersebut tindak kejahatan yang dilakukan tersebut termasuk kedalam korupsi. Dari kecurangan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya, hal ini juga disebut dengan korupsi karena telah mengambil hak orang lain.

Tindakan korupsi itu dilakukan karena mereka merasa bahwa dia memiliki hak untuk menipu dan memperdaya konsumen, hal tersebut juga banyak sekali dilakukan oleh aparat negara yang mersa bahwa ia memiliki hak untuk mengambil hak rakyat, padahal hal tersebut jelas melanggar hukum dan norma di dalam politik Indonesia. Nah!