Lahirnya Pemimpin Baru di Hari Anti Korupsi Internasional 2020

Redaksi 07 Desember 2020 | 10:23 199
Lahirnya Pemimpin Baru di Hari Anti Korupsi Internasional 2020

Hendra Prayogi Ketua DPP AKAR DESA INDONESIA

Oleh Hendra Prayogi
Ketua DPP AKAR DESA INDONESIA

Pada 9 Desember 2020, berbagai negara akan memperingati Hari Anti Korupsi Internasional. Jika menilik dokumentasi sejarah, Hari Anti Korupsi dimulai setelah Konvensi PBB Melawan Korupsi pada 31 Oktober 2003 untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi. pada 31 Oktober 2003, PBB menetapkan 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi Internasional.

Majelis mendesak berbagai negara dan organisasi integrasi ekonomi regional yang berkompeten untuk menandatangani dan meratifikasi Konvensi PBB melawan Korupsi. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pemberlakuan Hari Anti Korupsi secepatnya dan dapat diperingati di seluruh dunia. 

Dalam momentum sakral peringatan hari anti korupsi, besar harapan dan utopia terhadap penegakan pemberantasan korupsi tetap menjadi dambaan mayoritas elemen masyarakat Indonesia saat ini dan masa yang akan datang. 

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merusak sendi perekonomian suatu negara. Kejahatan korupsi yang terjadi secara masif dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara, bahkan tak jarang mengakibatkan masyarakat jatuh ke jurang kemiskinan.

Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki masalah terbesar di bidang pemberantasan korupsi. Korupsi beserta turunannya, mulai dari suap hingga kolusi telah menjadi faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya bangsa.

KPK

Selain itu, penyalahgunaan wewenang instansi pemerintahan untuk kepentingan pribadi juga masih menjadi praktik yang marak di kalangan birokrat. Padahal sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengklarifikasikan tindakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Banyaknya praktik korupsi di Indonesia memang tidak terlepas dari peran birokrat atau penyelenggara negara. Beberapa contoh kasus baru seperti Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan),  Juliari Peter Batubara (Menteri Sosial), Wenny Bukamo (Bupati Banggai Laut Sulawesi Tengah), Ajay Muhammad Priatna (wali kota cimahi). saat ini memang harus dilakukan banyak pembenahan.

Utamanya pembenahan di bidang upaya penindakan dan pencegahan korupsi yang harus dilakukan secara bersama-sama. Pertama yaitu sinergitas  antara pencegahan dan penindakan. Kemudian yang kedua sinergitas dan sistem pemberantasan korupsi yang terintegrasi di antara Polri, Kejaksaan, dan KPK.

Saat ini, suka ataupun tidak suka, publik masih memandang bahwa sinergitas tersebut masih sebatas perjanjian di atas kertas atau MoU antar kelembagaan saja. Kenyataannya di lapangan, masing-masing aparat penegak hukum sering nampak berjalan sendiri-sendiri.

Masalah kelemahan lainnya, yakni belum tuntasnya reformasi sistem penegakkan hukum di institusi penegak hukum yang ada di Indonesia. Dalam sejumlah kasus yang terjadi justru malah melibatkan aparatur penegak hukum itu sendiri.

Fakta nyatanya, justru penegak hukum yang menciptakan stigma negatif terhadap lembaganya sendiri maupun sistem penegakan hukumnya. Seperti yang terjadi dalam kasus pelarian buronan Djoko Tjandra yang sangat menghebohkan publik.

Dari sejumlah kasus hukum yang terjadi di Indonesia, tidak jarang memang berlatar belakang kekuatan politik. Penindakan kasus korupsi, misalnya, kerap berjalan atas latar belakang kemauan dan kekuatan politik. Begitu pula penyelesaiannya yang justru kerap menarik masalah hukum ke ranah politik.

Penegakan hukum memang seharusnya tidak boleh tergantung pada pertimbangan politik. Bahkan hukum tidak boleh mengabdi pada kepentingan politik, namun justru kepentingan politik harus mengabdi pada hukum. Permasalahannya, saat ini di Indonesia, dunia hukum masih mengabdi pada kepentingan politik.

Pilkada Serentak

Saat ini, mewarnai peringatan Hari Anti Korupsi Internasional Terbesit kecemasan sekaligus harapan masyarakat Indonesia karena momentum 9 Desember 2020 bertepatan dengan Pelaksanaan PILKADA tahun 2020 Di berbagai daerah kabupaten/kota maupun provinsi di Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Peraturan KPU No. 5 Tahun 2020 sudah terbit dan menguraikan jadwal pesta demokrasi Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Penjaminan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 oleh Presiden Joko Widodo nampak dalam pernyataanya mengenai harus tetap berjalannya demokrasi walau pandemi belum berkahir.

Ini tantangan besar bagi Indonesia, bagaimana tidak? ada 270 daerah yang menjadi titik penyelenggaraan dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Proses pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah dimulai. Sejak 4 September lalu, para kandidat melakukan pendaftaran. Tantangan pun semakin terbuka karena pilkada dilaksanakan pada saat pandemi Covid-19 dan bertepatan dengan hari anti korupsi internasional.

Momentum pelaksanaan PILKADA yang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional pada 9 Desember 2020 ini diharapkan mampu menjadi bahan refleksi baik bagi pemerintah, masyarakat, dan para pihak yang berkepentingan mengenai tujuan bersama untuk menciptakan suatu tatanan Negara yang bersih dari korupsi dan kuat. Hal tersebut akan lebih mudah terwujud apabila masyarakat lebih cerdas dalam memilih Calon Kepala daerahnya.

Di momen krusial ini. Penulis mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersinergi menolak money politik untuk melahirkan pemimpin baru yang bersih dan saling menyokong suksesi pemilihan ini agar tak sekedar menjadi peralihan kekuasaan, sebab yang dibutuhkan adalah perubahan menuju hari esok yang lebih baik.