Pengamat Menilai Kebijakan Scan Pedulilindung Tidak Berpihakan Kepada Pelayanan Masyarakat

Redaksi 01 November 2021 | 18:09 32
Pengamat Menilai Kebijakan Scan Pedulilindung Tidak Berpihakan Kepada Pelayanan Masyarakat

BANDA ACEH | Koranindependen.co - Pengamat kebijakan Publik, Dr. Nasrul Zaman, M.Kes menilai bahwa kebijakan Pemerintah Aceh yang mewajibkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Aceh harus memiliki Aplikasi “Pedulilindingi” dan dapat menunjukkan sertifikat vaksin merupakan kebijakan yang over acting.

“Kebijakan pemerintah Aceh yg mewajibkan masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan dari pemerintah Aceh harus punya aplikasi "peduli lindungi" dan menunjukkan sertifikat vaksin merupakan kebijakan yang over acting dan sok kuasa,” ucap Nasrul saat dikonfirmasi oleh media koranindependen.co pada Senin (01/11/2021).

Menurutnya, Kebijakan Pemerintah Aceh ini sudah keluar dari ruh pelayanan dan seakan semaki menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh tidak memiliki kemampuan untuk mengelola Pemerintahan. Karena kebijakan yang selama ini dibuat justu jauh dari keberpihakan kepada masyarakat.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh mewajibkan kepada setiap orang yang akan memasuki Kantor Gubernur diwajibkan untuk melakukan scan aplikasi Pedulilindungi, dan peraturan ini mulai berlaku mulai senin ini. (*)