Pelantikan Pengurus DPW IAEI Komisariat Diikti Kuliah Umum dan Workshop Kurikulum Ekonomi Syariah

Redaksi 27 November 2022 | 14:30 92
Pelantikan Pengurus DPW IAEI Komisariat Diikti Kuliah Umum dan Workshop Kurikulum Ekonomi Syariah

Pelantikan Pengurus DPW IAEI Komisariat Diikti Kuliah Umum dan Workshop Kurikulum Ekonomi Syariah

Banda Aceh - Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) mengadakan pelantikan pengurus DPW IAEI Aceh dan Komisariat, dibarengi kuliah umum, dan workshop penyelarasan kurikulum Ekonomi Syariah, Sabtu, (26/11/2022) di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program roadshow workshop series DPP IAEI Aceh,  sebelumnya IAEI Aceh telah sukses menggelar kegiatan workshop pembinaan UMKM Daerah yang dihadiri oleh lebih dari 50 peserta pelaku UMKM di kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

Selanjutnya dilakukan pelantikan pengurus baru IAEI Aceh, kuliah umum yang diisi oleh Prof. Dr. Nurul Huda, dan ditutup dengan workshop penyelarasan kurikulum ekonomi syariah oleh 3 pemateri yaitu, Sudarmawan Samidi, Lc., M. Mgt, Dr. Deddy Nofendy, M. Ag, dan Prof. Dr. M. Shabri Abd. Majid, M.Ec. 

“Alhamdulillah, acara hari ini juga berjalan lancar dengan diskusi-diskusi menarik, yang diikuti oleh 100 peserta yang tergabung dalam seluruh komisariat provinsi Aceh. Dengan adanya acara ini, diharapkan dapat memperkuat konstribusi Aceh sebagai daerah modal dan model dalam pengembangan ekonomi Islam”, ungkap Ketua Pelaksana, Jalaluddin, IMA., AWP.

IAEI Pusat melantik pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam wilayah Aceh beserta 16 komisariat. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid yang juga ketua IAEI Aceh terpilih yang dilantik menyampaikan bahwa IAEI Aceh berkomitmen untuk mengembangkan dan mensosialisasikan ekononi islam di Aceh. 

Dikatakan, terdapat tiga persoalan yang menjadi poin penting. Pertama, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Aceh. Kedua, SDM ekonomi islam yang belum mumpuni. Terakhir, belum selarasnya kurikulum ekonomi Islam di perguruan tinggi. Sehingga kegiatan hari ini diharapkan dapat menjadi wadah diskusi dalam memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tersebut.

Semenatara Prof. Dr. Nurul Huda, Ketua bidang pengembangan SDM kependidikan DPP IAEI dalam kuliah umum memaparkan bahwa Aceh diharapkan menjadi role model bagi daerah lain dalam menjalankan strategi Masterplan Ekonomi Syariah, yang meliputi halal value chain, penguatan keuangan syariah, dan penguatan Fatwa dan Regulasi, serta penguatan sektor lainnya. 

Selain itu, Nurul menambahkan, terdapat beberapa tantangan, misalnya dengan adanya Qanun LKS di Aceh juga bisa berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik, seperti kurangnya semangat persaingan usaha antar perbankan syariah. Maka qanun harus menjadi poin positif bagi LKS dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah juga diiringi perbaikan dan inovasi produk. 

Terkait kurikulum, saat ini, kurikulum ekonomi islam di Aceh masih berbeda-beda sehingga perlu adanya penyelarasan kurikulum yang standar menghasilkan lulusan yang akan menjadi ekspert dalam bidang Ekonomi Islam. 

Terlebih di Aceh berlaku sistem ekonomi syariah, oleh karena itu sangat penting menyelaraskan pemahaman yang benar dalam penerapan ekonomi syariah

Sudarmawan Samidi, Lc., M. Mgt (perwakilan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah/ KNEKS) dalam paparannya menjelaskan bahwa tren global dunia bisnis dan kebutuhan profesi pada industri jasa keuangan terus berubah. 

Ia juga memaparkan Profil Talenta Masa Depan di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah, diantaranya pertama, memiliki transferable skill yang umumnya didapatkan dari pengalaman beragam pekerjaan (job to job) dan aktivitas organisasi (seperti komunikasi, analytical skill, problem solving, people handling, planning, dsb), syariah wisdom, knowledge based skill yang umumnya berasal dari pendidikan dan pengalaman, dan terakhir personal traits yang diperoleh dari keunikan diri. 

"Lulusan Ekonomi syariah yang dapat memenuhi ini diharapkan dapat mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Unggul, dan Berdaya saing Global dalam rangka Meningkatkan Kinerja Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah," ungkap Samidi

Sedangkan, Dr. Deddy Nofendy, M. Ag (perwakilan PT Bank Aceh Syariah), mengatakan bahwa lulusan ekonomi syariah di Aceh saat ini tidak langsung matching dengan dunia kerja (industri keuangan syariah), dimana mereka harus belajar dahulu sehingga pentingnya memahami tujuan atau fungsi matakuliah pada dunia kerja. 

Nofendy juga memberikan solusi terhadap masalah ini dimana universitas perlu untuk melakukan penambahan mata kuliah berdasarkan isu-isu di Lembaga keuangan Syariah, contohnya seperti compliance, manajemen risiko, product development, audit, manajemen sistem informasi, penambahan muatan pengetahuan soft skill, magang atau praktek dengan tujuan memiliki pengalaman, praktisi Mengajar, serta melibatkan industri dalam menyusun kurikulum.

Pemateri terakhir, Prof. Dr. M. Shabri Abd. Majid, M.Ec (Sekretaris umum DPW IAEI Aceh/ Guru besar Universitas Syiah Kuala) memaparkan bahwa kurikulum yang didesain haruslah melahirkan alumni-alumni yang bisa mewarnai industri syariah yang mampu mengubah operasional bank syariah yang benar-benar sesuai dengan syariah. 

Guna mencapai ini, penyelarasan kurikulum ini sangat penting sehingga dapat melahirkan alumni-alumni yang paham ekonomi syariah dengan benar. 

"Selain itu, idealnya dosen harus memahami ekonomi konvensional dan juga memahami ekonomi syariah sampai ke dasar (Islamic heritage)," ujar Shabri.

Workshop ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi praktisi, akademisi, pihak swasta, untuk memberi masukan dan jawaban sehingga kita mampu melakukan penyalarasan kurikulum, yang mana menghasilkan lulusan yang mampu mengatasi isu-isu ekonomi syariah dalam masyarakat. [Ham]