Presidential Threshold Dinilai Akan Melahirkan "Duitokrasi"

Redaksi 22 Juni 2020 | 12:08 1616
Presidential Threshold Dinilai Akan Melahirkan

Ilustrasi pemilu. (Foto: Antara)

Jakarta - Penerapan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/pres-t) dianggap telah mereduksi hak rakyat untuk memilih. Sebab, hanya partai yang bisa lolos pres-t yang bisa mengajukan capres dan pilihan rakyat pun menjadi terbatas. Sistem seperti ini akhirnya akan melahirkan "duitokrasi" atau politik yang berdasarka praktik politik uang.

"Kalau kita bicara soal pemilu, ini pemilu langsung oleh rakyat akan direduksi dengan adanya pres-t," kata pakar hukum tata negara Denny Indrayana dalam diskusi daring bertajuk "Ambang Batas Pilpres, Kuasa Uang dan Presiden Pilihan Rakyat" yang diselenggarakan oleh Voice for Change, akhir pekan lalu.

"Yang tak kalah penting, pres-t itu kemudian juga memunculkan apa yang saya sebut 'duitokrasi' yang membunuh demokrasi. 'Duitokrasi' itu dari kata duit, uang. Artinya, demokrasi dibunuh oleh uang," lanjut Denny.

Bahkan, ujarnya, politik uang yang dimaksud dari istilah duitokrasi bukan sekadar memperjualbelikan suara rakyat (vote buying), tetapi juga memiliki arti yang lebih luas. "Kalau kita sering menyebut politik uang itu sebenarnya yang dimaksud adalah vote buying. Padahal tidak, di dalamnya itu ada money politic, electoral corruption, political corruption, dan banyak lagi yang lain," ungkapnya.

Bahkan, imbuh Denny, praktik "duitokrasi" ini bisa disaksikan saat calon presiden dan wakil presiden yang tengah mencari dukungan dari partai politik, karena imbas dari keberadaan pres-t. Semua itu, kata Denny, termasuk dalam jenis-jenis korupsi pemilu.

"Kalau kita bicara pres-t, maka yang paling berkaitan dengan itu adalah bagaimana calon kandidat presiden atau wakil presiden memberi mahar ke partai politik untuk bisa dicalonkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden," kata Denny yang juga pernah menggugat aturan pres-t tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI Siti Zuhro mengatakan, syarat pres-t dalam Pemilihan Presiden 2019 telah menimbulkan persaingan yang tidak sehat karena hanya menghasilkan dua calon pasangan presiden dan wakil presiden. Padahal, sambung Siti Zuhro, esensi pemilu itu menghadirkan kompetisi yang sehat dan beradab.

Pemilu juga mempromosikan integritas dan kualitas pasangan calon, bukan malah menutup kompetisi digantikan dengan cara aklamasi, karena calonnya tunggal. Oleh karena itu, semangat yang harus dibawa dalam revisi UU Pemilu saat ini adalah untuk mendorong munculnya lebih dari dua pasangan calon.

"Karena itu motivasi revisi UU Pemilu kali ini harus bernuansa mendorong munculnya calon lebih dari dua pasangan calon. Jadi, calon itu harus lebih dari dua pasangan sebagai ikhtiar transisi dan pembelajaran demokrasi, baik untuk elite maupun masyarakat," kata Siti Zuhro.

Sebagaimana diketahui, revisi UU Pemilu kembali menjadi perbincangan. Beberapa isu berkembang mengenai revisi UU ini, salah satu di antaranya adalah wacana penurunan pres-t. Pembahasan RUU Pemilu telah masuk di dalam prolegnas prioritas tahun 2020 dan akan dibahas di Komisi II DPR.

Sumber : Beritasatu
Dikutip Oleh : Bilhakki